Kader PDIP Sebut Ada Barter Politik Di Balik Dukungan PAN

Jakarta, CNN Indonesia -- Elite Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Ahmad Basarah tidak menampik masuknya dukungan Partai Amanat Nasional dalam pemerintahan Joko Widodo bakal disertai pertimbangan soal barter jatah menteri di kabinet.

"Tentu saja berbicara tentang kerjasama politik, harus ada take and give. Ketika ada dukungan dari PAN, maka pemerintah juga memberikan dukungan ke PAN. Bagaimana dukungannya, Jokowi selaku Presiden tahu persis," ujar Basarah di Gedung DPR, Kamis (3/9). (Lihat Juga FOKUS PAN Membelot ke Jokowi)

Pilihan Redaksi PAN Bergabung, Jokowi Makin Percaya Diri PAN Gabung ke Jokowi, Tim Wapres: Itu Sinyal Baik Bagi Bisnis Ditinggal PAN, Koalisi Prabowo Gelar Dua Pertemuan Hari Ini Usai Membelot, Zulkifli Hasan Temui Koalisi Prabowo Sore Ini

Bagaimanapun, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP itu menyatakan urusan bongkar-pasang menteri di kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Dalam hal ini, Basarah meyakini Presiden Jokowi paham betul bagaimana cara memperkuat stabilitas pemerintahan tanpa harus mengganggu soliditas partai pendukung. (Lihat Juga: Ditinggal PAN, Koalisi Prabowo Gelar Dua Pertemuan Hari Ini)

"Kalaupun ada reshuffle lalu menambah kader PAN, maka bisa saja diambil dari (jatah kursi) menteri non parpol," ujar Basarah.

Namun Basarah memberi catatan, masuknya menteri dari kalangan partai politik harus memenuhi asas kompetensi dan integritas. Hal itu dibutuhkan agar menghasilkan keuntungan ganda, yakni pengukuhan kekuatan di parlemen dan dibarengi anggota kabinet baru yang lebih profesional.

"Hal itu harus jadi pertimbangan kalau ingin reshuffle. Karena tanpa stabilitas politik maka pemerintah tak stabil. Kalau tidak stabil, pembangunan stagnan," kata Basarah. (Baca Juga: JK Yakin PAN Dapat Lancarkan Komunikasi dengan DPR)

Namun Anggota Komisi III DPR itu tidak memberikan sinyal kapan rombak kabinet bakal dilakukan. Menurut dia, urusan perombakan kabinet pada akhirnya ada di tangan Presiden sebagai pemegang tampuk kekuasaan di pemerintah.

"Reshuffle itu harus berdasarkan kebutuhan. Bila Jokowi menilai kabinet belum ideal, dia punya kewenangan prerogatif," ujar Basarah.

Sebelumnya Partai Amanat Nasional pimpinan Zulkifli Hasan mengumumkan bergabung dengan pemerintahan Jokowi. PAN menyampaikan hal itu di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu siang (2/9), bersama Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

“Hari ini saya didampingi Sekjen PAN Eddy Soeparno dan Ketua MPP (Majelis Pertimbangan Partai) Soetrisno Bachir datang dengan satu maksud dan tujuan yang jelas,” ujar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membuka konferensi persnya di Istana.

“Kami (PAN) sepakat dan bulat menyatakan bergabung (dengan pemerintah). Kalau sebelumnya kami mendukung pemerintah, kini PAN bergabung untuk menyukseskan program pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Zulkifli.

Sementara itu, Jokowi menyambut baik keputusan PAN itu. “Saya melihat PAN mengutamakan kepentingan negara dan rakyat. Semoga bergabungnya PAN dengan pemerintah bisa menjadikan semangat bersama, dan semoga menjadi bagian dari perubahan menuju Indonesia yang lebih baik,” kata Presiden.

Sebelum ini, PAN adalah bagian dari Koalisi Merah Putih yang antara lain terdiri dari Gerindra, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera. Koalisi ini mengusung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam Pemilu 2014. (utd)