PAN Gabung ke Pemerintah Tak Kuatkan KIH dan Lemahkan KMP

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan konstelasi bergabungnya PAN ke pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak secara otomatis diterjemahkan menguatkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan melemahkan Koalisi Merah Putih (KMP). (Baca: Bergabungnya PAN Tak Perkuat Posisi Konstitusional Jokowi)

Menurutnya, PAN akan tetap melakukan kajian internal sebelum memberikan dukungan atas kebijakan-kebijakan yang hendak dibuat pemerintah. Eddy mengatakan PAN bakal terus mengingatkan pemerintah apabila kebijakan yang dibentuk tidak pro rakyat.

Ia menilai saat ini Presiden Jokowi memiliki "modal politik" yang kuat untuk menggolkan sejumlah agenda pemerintahannya, khususnya di bidang ekonomi. "Bergabungnya PAN ke pemerintah bisa memperkuat pemerintahan Jokowi untuk mendorong program-program kerakyatan dan kebangkitan ekonomi,” ucap Eddy, Jumat (11/9).

Pilihan Redaksi Ketua MPR Zulkifli Hasan Nilai KMP-KIH Sudah Tak Relevan PAN Klaim Tetap Dukung Jokowi Meski Tak Dapat Jatah Menteri Dapat Kursi Menteri atau Tidak, PAN Tak Ambil Pusing Demokrat Sebut Politik 'Dua Kaki' PAN Membingungkan Soetrisno, Istana dan Jatah Kursi PAN di Pemerintahan

Secara kuantitas di parlemen, partai pendukung pemerintah memang "diuntungkan" dengan bergabungnya PAN.

Melihat konstelasi politik saat ini, KIH memiliki 207 kursi di parlemen, dengan rincian PDI Perjuangan 109 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 47 kursi, Partai NasDem 35 kursi, dan Hanura 16 kursi.

Dengan bergabungnya PAN yang memiliki 49 kursi ke pemerintah, maka KMP sementara ini tersisa 113 kursi karena sampai hari ini posisi Golkar dan PPP masih menggantung terkait konflik internal.

Golkar Aburizal Bakrie dan PPP Djan Faridz setia dengan KMP. Sementara, Golkar Agung Laksono dan PPP Romahurmuziy berpindah ke KIH.

Golkar (91 kursi) dan PPP (39 kursi) akan menyumbangkan total  130 suara ke koalisi manapun nantinya mereka berlabuh apabila konflik dualisme selesai.

Adapun Partai Demokrat yang tidak masuk ke KIH atau KMP memiliki 61 kursi di Senayan.

Namun, Eddy menampik adanya wacana revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sebagai pintu masuk perombakan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD). Menurutnya, PAN tidak akan ikut dalam hal yang memicu kegaduhan.

"PAN tidak akan memfokuskan dirinya untuk mengurusi agenda-agenda seperti kocok ulang AKD dan MD3 saat ini, karena prioritas utama kami adalah memberikan kontribusi terhadap proses kebangkitan ekonomi nasional," tuturnya.

Hal serupa dikatakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ia mengaku wacana revisi UU MD3 atau kocok ulang AKD jauh dari bayangannya. Pun ia menilai wacana tersebut sangat tidak elok.

Ketua MPR ini berharap publik tidak mengembangkan isu yang semakin memperkeruh suasana di parlemen. Ia mengklaim dukungan partainya ke pemerintahan murni untuk membantu memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia, bukan terkait pembagian kekuasaan.

Saat ini, partai di luar pemerintahan "menguasai" kursi pimpinan di setiap alat kelengkapan dewan. KIH baru mendapat jatah satu kursi pimpinan di setiap alat kelengkapan dewan setelah adanya penandatanganan kesepakatan bersama KMP pada 17 November 2014 lalu.

(obs)