Fokus Kerja, Jokowi Belum Bicara Soal Reshuffle Jilid II

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai saat ini belum berbicara soal kemungkinan ada atau tidaknya perombakan (reshuffle) kabinetnya. Menurut dia, kepala negara sedang fokus menuntaskan pekerjaannya.

"Jadi Intinya sampai saat ini beliau tidak bicara resapel, beliau fokus pada kerja. Apalagi satu tahun pemerintahan ini perlu kerja, kerja, kerja ya," ujar Ari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/10).

Ari tak menampik bahwa Presiden memang melakukan evaluasi kinerja menteri secara terus-menerus, baik melalui penilaian penuntasan pekerjaan setiap hari, pada saat menghadiri rapat-rapat dan pertemuan lainnya, maupun dengan adanya laporan yang diberikan menteri kepada Presiden.

"Pada dasarnya Presiden dalam melakukan proses rehuffle atau apapun namanya itu berbasis pada evaluasi, itu pasti. Evaluasi itu dipakai sebagai ukuran performa, kinerja, itu pasti. Jadi basis untuk melakukan reshuffle, atau kalau ada, reshuffle itu basisnya performa atau kinerja," kata dia.

Lihat juga: Jokowi Belum Bahas Kemungkinan PAN Masuk Kabinet

Ari menekankan bahwa dalam satu tahun pemerintahannya ini, Presiden fokus membangun fondasi yang kuat bagi perubahan fundamental. "Termasuk dalam kaitan dengan reshuffle, beliau lebih tekankan kerja dululah," ujar dia.

Santer dikabarkan bahwa Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet yang kedua menyusul bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintah. Bahkan, tersiar kabar bahwa PAN telah menyerahkan lima nama calon pengisi jajaran menteri Kabinet Kerja kepada Presiden Jokowi.

Lihat juga: PAN Akui Sudah Sodorkan Lima Nama Calon Menteri ke Istana

Politikus PAN Muslim Ayub membenarkan kabar bahwa partainya telah menyerahkan lima nama kepada presiden. Namun, dia hanya memprediksi kemungkinan PAN akan mendapat pos di bidang hukum, meski belum mengetahuinya secara pasti.

"Belum tahu pastinya. Ada kemungkinan di Menkopolhukam atau Jaksa Agung. Tetapi kita serahkan sepenuhnya kepada presiden," kata Ayub di Gedung DPR RI, Jakarta.

Anggota komisi hukum parlemen itu menyatakan, kelima nama yang disetor merupakan permintaan Presiden Jokowi kepada PAN. Dia menolak jika PAN yang menyodorkan nama tanpa ada permintaan. "Tidak mungkinlah kita mengusulkan tanpa diminta, malu lah. Karena diminta, maka kami usulkan," ujar Ayub.