KontraS: Nawa Cita Mimpi di Siang Bolong

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai program Nawa Cita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla masih menjadi mimpi di siang bolong. Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan pemerintahan Jokowi-JK menunjukkan kegagalan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Haris mengatakan dalam setahun pemerintahan Jokowi beragam pelanggaran HAM masih marah terjadi bahkan meningkat. Ia menilai dalam setahun terakhir, sejumlah aktor pelanggaran HAM seperti militer, polisi dan pebisnis semakin kuat.

KontraS mencatat petugas sipir penjara dan TNI masih mendominasi sebagai pelaku penyiksaan dan merendahkan martabat kemanusiaan. Polisi melakukan 35 tindakan penyiksaan, sementara sipir penjara tercatat melakukan penyiksaan sebanyak 15 kasus.

Lihat juga: Poltracking: Publik Nilai Ekonomi Zaman Jokowi Memburuk

KontraS turut mencatat TNI melakukan penyiksaan sebanyak 9 kasus dan Pemda Aceh melakuklan hukuman cambuk sebanyak 25 kasus. Dari catatan tersebut, sebanyak 16 orang tewas, 262 mengalami luka lika dan tujuh orang terkena dampak lainnya seperti pelecehan seksa dan intimidasi.

"Pemerintahan Jokowi lemah dalam soal penegakan hukum HAM dan menguntungkan aktor lama dan pebisnis, Kami sampaikan Nawacita masih menjadi mimpi di siang bolong," ucap Haris melalui rilis yang diterima CNN Indonesia, Selasa (20/10).

Lihat juga: Jokowi Jangan Lupa Nawa Cita

Selain itu, Haris juga menyoroti alpanya pemerintah dalam menyelamatkan warga kecil, terutama terhadap pembela HAM atau anti korupsi baik dalam bentuk kekerasan atau bentuk pemidanaan yang dipaksakan. Salah satunya adalah perkara pembunuhan Salim Kancil di Jawa Timur.

Ia mengatakan pelanggaran HAM di sektor tambang dan perkebunan kerap terjadi. Namun, Presiden Jokowi malah terus melanjutkan kebijakan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang ada sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Haris menyayangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang pemerintahan Jokowi belum mampu menciptakan mekanisme penyelesaian konflik agraria dan pertambangan yang akuntabel. KontraS mencatat setidaknya sebanyak 15 kasus terjadi di sektor ini yang menarik perhatian publik dan media nasional.

Lihat juga: Pemerintahan Jokowi Dianggap Baru Senangkan Partai Pendukung

Contohnya adalah pembunuhan Aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Jopi Perangin-Angin, Aktivis Petani Anti Tambang Salim Kancil dan aktivis Lingkungan di Jambi Indra Pelani.

"Presiden lebih sering bicara dan bekerja pada investasi sampai ke Timur Tengah. Namun, nyaris tidak pernah berbicara soal keselamatan warga," tuturnya.