Dana Asap Cekak, Gerindra Sayangkan Sikap Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Kehutanan DPR RI Edhy Prabowo mempertanyakan keseriusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat terkait anggaran dalam menangani kebakaran hutan, lahan dan kabut asap yang terjadi di Indonesia.

Itu disampaikannya saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Dalam interupsinya, Edhy mengungkapkan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan malah dikurangi di Racangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Lihat juga: Aplikasi Global Forest Watch Ungkap Titik Api di Area Konsesi

"Kami garisbawahi keseriusan pemerintah laksanakan pemadaman api, yang tidak disertai keberpihakan anggaran. Apa begini cara DPR tangani asap," ujar Edhy di ruang rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat (30/10).

Oleh karena itu, dia mengatakan Fraksi Partai Gerindra menolak RAPBN 2016 apabila pemerintah tidak menunjukkan ketegasannya dalam politik anggaran terkait hal ini. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra juga menyoroti adanya alokasi dana sebesar Rp700 miliar untuk pembangunan gedung baru DPR.

Lihat juga: Pimpinan DPR Gelar Salat Minta Hujan

"Saya juga mensinyalir (adanya) dana Rp700 miliar untuk gedung. Lebih baik ini dikembalikan lagi untuk kepentingan yang lebih penting," katanya.

Interupsi Edhy Prabowo disambut tepuk tangan dari sejumlah staf dan tenaga ahli yang duduk di balkon ruang paripurna. Mereka pun sempat berteriak sambil mengangkat tulisan "Tolak" di secarik kertas HVS.

Aksi itu sempat menarik perhatian dari anggota DPR. Sejumlah pengamanan dalam (Pamdal) segera menarik kertas yang diangkat dan mendiamkan para staf dan tenaga ahli anggota DPR.

Sementara itu, Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi, meminta pemerintah dan DPR untuk fokus pada politik anggaran yang berpihak pada rakyat, bukan kepentingan golongan tertentu.

Lihat juga: 'Kejahatan Lingkungan adalah Super Extra Ordinary Crime'

"Postur dan alokasi anggaran untuk kesehatan, dana desa dan peningkatan kesejahteraan rakyat harus ditingkatkan," kata Apung.

Apung juga meminta DPR dan pemerintah segera mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 agar tidak terjadi ruang transaksional yang lebih koruptif. (utd)