Menteri Siti Sebut Pembentukan Pansus Asap Tidak Diperlukan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya meminta agar para pihak bersabar dan memberikan kesempatan kepada pemerintah dalam mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan.

Pernyataan Siti sekaligus menjawab rencana beberapa Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang akan membentuk panitia khusus terkait persoalan ini.

"Menurut saya (pansus) ngga perlu. Kenapa? Beri kami kesempatan, karena usaha yang dilakukan sudah dan sedang terus berlangsung," kata Siti di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/10).

Lihat juga: Greenomics: Kebakaran Hutan Berlangsung Sampai Maret 2016

Meski pembentukan pansus merupakan mekanisme internal parlemen, Siti menegaskan upaya pemadaman oleh pemerintah terus berlangsung. Bahkan berdasarkan data yang dia miliki, titik api (hotspot) sudah menurun.

"Kalau lihat datanya, sampai dengan 24 Oktober di Riau hanya 44 persen dibandingkan tahun lalu, dan hari ini tidak ada. Nanti kita lihat ya, karena itu turun naik. Tetapi artinya terkendali," kata Siti.

Daerah lain yang dicontohkan Siti, titik api di Kalimantan Barat sudah menurun 51 persen, sementara di wilayah Sumatera-Kalimantan per hari ini, hotspot sudah 68 persen, sedangkan di seluruh Indonesia 71 persen.

Lihat juga: Izin Perusahaan Kelapa Sawit Pembakar Kebun Bakal Dicabut

Namun demikian, Siti mengakui di Sumatera Selatan hotspot masih 100 persen atau sama dengan periode lalu. Pasalnya, menurut Siti gejala alam berupa tingkat kekeringan dan panas dari bulan Juli ke September saat ini, sangat tinggi atau sekitar enam kali lipat kenaikannya.

Siti mengaku upaya pemadaman sudah dapat mengurangi dan menekan titik api di sana. Begitu pula halnya dengan upaya pemboman air yang disebutnya sudah dilakukan dengan menjatuhkan 90 juta liter air dan modifikasi cuaca melalui hujan buatan dengan menebar 300 ton garam.

"Jadi artinya pemerintah tidak diam saja. Pemerintah terus berupaya, makin kesini makin baik," ujar Siti.

Lihat juga: Ahok Sebut Asap di Jakarta Belum Masuk Tingkat Bahaya

Suara pembentukan pansus asap terus bergema di parlemen. Wakil Ketua Komisi Hukum Desmond J Mahesa mendukung pembentukan panitia khusus penanganan kabut asap untuk melihat seluruh akses yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

"Kami (Fraksi Gerindra) akan dukung. Asap kan eksisnya tidak semua karena hari ini terjadi. Pasti ada proses perizinan masa lalu. Perizinannya wajar atau tidak," ucap Desmond

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aziz Syamsudin permasalahan asap yang terjadi di Indonesia tidak dapat ditangani hanya melalui panitia kerja (Panja) di Komisi Dalam Negeri dan Komisi Kehutanan DPR RI.

"Saya pikir asap ini rutinitas dari tahun ke tahun, harus disikapi serius. Harusnya di pansus karena terkait di beberapa komisi," ujar Aziz. (bag)