Setya Novanto Siapkan Serangan Balik ke Freeport dan Sudirman

Jakarta, CNN Indonesia -- Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan akan menjadi acuan langkah selanjutnya yang dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait tudingan dia meminta saham PT Freeport Indonesia, termasuk mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.

"Kami lihat MKD akan seperti apa. Validitas bukti yang kami pertanyaan," kata kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, kepada CNN Indonesia, Selasa (24/11).

Lihat juga: MKD Tentukan Legalitas Laporan Sudirman Said Hari Ini

Firman menjelaskan, validitas bukti ini berkaitan dengan kewenangan aktivitas penyadapan pejabat Freeport terhadap perbincangannya dengan Setya. Alat bukti tersebut saat ini berada di MKD. Firman mengingatkan, kewenangan dalam memiliki alat bukti rekaman harus mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008

MKD akan menjadi pintu masuk bagi Setya untuk memulai serangan balik kepada PT Freeport Indonesia serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Jika proses etik di MKD telah selesai, celah serangan segera dipikirkan, khususnya soal legalitas pengintaian elektronik.

Lihat juga: Jokowi Serahkan ke DPR Terbuka atau Tertutupnya Sidang MKD

"Kami akan pikirkan soal electronic surveillance. Kan hal itu tidak bisa dilakukan sembarang orang dan tindakan pengintaian itu harus legal," kata Firman.

Transkrip rekaman yang kemudian menyebar ke publik soal kejelasan dan nasib Freeport di Papua, menurut Firman, bisa jadi dilakukan dengan rencana yang matang. Dugaan pertemuan dan rekaman percakapan yang seakan didesain, kemungkinan akan jadi pintu masuk Setya menyerang balik.

Lihat juga: MKD soal Setya Novanto: Tak Perlu Desak Kami Sidang Terbuka

"Ini kan tindakan ilegal. Pengawasan intelijen saja dalam pengertian intercept ada koridor hukumnya yang jelas. Sejauh ini kami tunggu proses etis MKD."

Firman mengatakan, dalam UU ITE dijelaskan larangan bagi mereka yang tidak memiliki wewenang untuk melakukan cara-cara penyadapan yang kemudian dijadikan alat bukti, kecuali yang memiliki otoritas sebagaimana mengacu pada UU ITE.

Lihat juga: Maroef Sjamsoeddin Diduga Sadap Percakapan Setya Novanto

"Pasal 31 dan 32 UU ITE itu sudah jelas di sana disebut otoritas penegak hukum yang sebenarnya harus melakukan penyadapan. Pengadu punya otoritas apa tidak?" ujar Firman. (pit)