13 Daerah Rawan Konflik Pilkada karena Minim Dana

Daerah yang tercatat memiliki anggaran penyelenggaraan di bawah 50 persen dari yang diperhitungkan penyelenggara Pilkada.

Daerah tersebut adalah Pematang Siantar, Indragili Hulu, Rokan Hulu, Natuna, Bintan, Tanjung Jabung Barat, Way Kanan, Musi Rawas Utara, Pekalongan, Banjar, Yahukimo, Kolaka Timur dan Bontang.

Lihat juga: Anggaran Tersendat, KPU Kesulitan

"Bisa jadi. Silakan saja kalau menganggap daerah itu rawan. Kan itu juga jadi daerah sengketa," ujar Hadar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (1/12).

Prinsipnya, yang menjadi dasar penilaian daerah rawan konflik adalah yang pasangan calonnya tidak memenuhi persyaratan dan masih menjalani proses hukum.

Seperti Pilkada di Manado dan Boven Digoel yang berulang kali menetapkan dan membatalkan pencalonan Jimmy Rimba Rogi dan Yusak Yaluo karena berstatus narapidana bebas bersyarat.

Lihat juga: KPU: Libur 9 Desember demi Tingkatkan Partisipasi Pilkada

Hadar mengatakan Pilkada di daerah Indonesia bagian timur juga rawan konflik, sebab selama ini memiliki tensi-tensi konflik yang cukup tinggi. Daerah dengan satu pasangan calon kepala daerah turut dinilai menjadi rawan konflik. Menurut Hadar, konflik dapat muncul dari pihak yang tidak dapat berkompetisi.

Sebanyak tiga daerah peserta Pilkada memiliki satu pasangan calon kepala daerah, yakni Tasikmalaya, Blitar dan Timor Tengah Utara.

"Di daerah-daerah ini punya potensi (konflik) yang cukup besar karena terjadi ketidakpuasan," katanya.

Lihat juga: Politik Uang Masih Jadi Hantu buat Pilkada 2015

Karenanya, Hadar mengatakan penyelenggara Pilkada baik di pusat atau di daerah, meningkatkan komunikasi bersama kepolisian. Bahkan, komunikasi dilakukan lebih rinci dan teknis di tingkat daerah.

"Mudah-mudahan polisi siap membantu kami," katanya.