Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan merilis Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2014, Rabu (2/12). Berdasarkan indeks tersebut, DKI Jakarta tercatat sebagai daerah yang paling menjamin kebebasan sipil dengan 84,70 poin.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syarif Hidayat, mengatakan warga Jakarta tidak mengalami hambatan saat hendak berserikat atau menjalankan keyakinan mereka.
"Pengaduan masyarakat cukup tinggi, tapi itu ditanggapi oleh pemerintah daerah (Jakarta). Jadi bisa dikatakan tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi," ujar Syarif di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syarif menilai upaya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerapkan akuntabilitas pada pemerintahannya juga terkait penegakan prinsip demokrasi.
Syarif juga menggarisbawahi posisi DPRD Jakarta dalam sistem demokrasi. Menurutnya, DPRD cenderung bertolak belakang dengan Basuki.
"Ahok ingin mendirikan prinsip demokrasi dengan mengedepankan akuntabilitas. Di sisi lain DPRD malah cenderung menghambat," kata dia.
Hasil IDI 2014 menunjukkan, penilaian terhadap DPRD DKI Jakarta cenderung serupa dengan DPRD di pelbagai provinsi lainnya. Pada variabel institusi demokrasi, DPRD hanya mendapatkan poin 39,51 dari rentang 0 sampai 100.
Secara umum, IDI 2014 mencatat kecenderungan DPRD yang tidak menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
"Idealnya, kalau DPRD berfungsi, aspirasi itu ditindaklanjuti dan berakhir dengan rekomendasi pada eksekutif. Tapi selama ini mereka hampir tidak memberikan rekomendasi," kata Syarif.
(agk)