Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan pencopotan jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno merupakan sebuah keniscayaan.
Hal itu disampaikannya menyikapi santernya isu perombakan Kabinet Kerja jilid II yang dikabarkan akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Ya iya. Kalau itu (pencopotan Rini Soemarno), tidak perlu ditanyakan lagi. Itu sebuah keniscayaan," ujar Hendrawan Supratikno di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (9/1).
Nama Rini Soemarno sempat masuk dalam daftar menteri yang disebut-sebut akan diganti pada jilid pertama. Rini dianggap semakin memberatkan pemerintah. Seperti mengutang ke Bank Pembangunan China.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bank China ini memberikan utang senilai US$ 3 miliar, atau sekitar Rp 42 triliun kepada PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).
Selain itu, BUMN di bawah kepemimpinan Rini dianggap menjadi beban bagi APBN karena besarnya pembiayaan negara dalam penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN yang dianggarkan di RUU APBN 2016 lalu.
Pansus angket PT Pelindo II juga menemuka sejumlah pelanggaran Rini terhadap undang-undang dalam melakukan tugasnya. Seperti dengan sengaja tidak melaksanakan kedudukan, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Asal 6 ayat (2a) dan Pasal 24 ayat (2) serta UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 14 ayat (1).
Karenanya, saat ini PDIP hanya tinggal menunggu siapakah yang akan dipercayakan Presiden Jokowi menggantikan Rini Soemarno. Hendrawan mengungkapkan PDIP juga telah memiliki nama yang akan direkomendasikan ke Jokowi.
Namun dia enggan menyebutkan nama tersebut. Menurutnya, itu dikarenakan untuk menjaga nama orang tersebut dan mencegah terjadinya pemakelaran.
"Ada. Kalau preferensinya PDIP sudah ada di sakunya ibu ketua umum. Jangan disebutkan sekarang, nanti orangnya bisa GR (gede rasa)," katanya.
(pit)