Presdir Freeport Mundur, Fahri Hamzah Dorong Lagi Pansus DPR
Abraham Utama | CNN Indonesia
Selasa, 19 Jan 2016 11:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk menyelidiki kinerja dan pola hubungan PT Freeport Indonesia dengan pemerintah.
Usulan politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut merupakan respon atas pengunduran diri Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin.
"Pengunduran dirinya adalah peristiwa penting. Saya anggap ini sebagai bahan baku DPR untuk melakukan investigasi secara menyeluruh sebelum menentukan masa depan operasi Freeport di Papua," ujar Fahri di Jakarta, Selasa (19/1).
Fahri menduga, keputusan Maroef tidak muncul begitu saja. Ia berkata, pengunduran diri mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara itu mungkin berkaitan dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu di balik Freeport Indonesia.
"Ada permainan tingkat tinggi yang mungkin tidak kami mengerti. Sandiwara ini harus membuat kami curiga, kartu apa yang sedang dimainkan," ucapnya.
Fahri mengaku saat ini sedang mendorong pimpinan partai-partai politik untuk menyetujui usulan penggunaan hak angket atas Freeport Indonesia. Ia berharap, usulan tersebut dapat diajukan pada masa sidang DPR di awal 2016.
Jika usulannya mulus, menurut Fahri, DPR bisa segera mengusulkan nama-nama calon anggota pansus. Kemudian, panitia angket sepatutnya meminta hasil investigasi BPK terkait pengelolaan dana negara atas hubungan Freeport Indonesia dan pemerintah.
"Misalnya laporan tentang total eksploitasi dan keuntungan mereka. Berapa yang diperoleh Indonesia, siapa saja pemegang saham dan apakah ada pihak Indonesia yang memegang saham itu," ujarnya.
Fahri yakin, investigasi yang akan dilakukan panitia angket dapat memperjelas penting tidaknya keberadaan Freeport Indonesia. Ia mengatakan, warga Papua tidak selayaknya menanggung beban kontroversi terus-menerus.
Pada memo internal Freeport Indonesia tertanggal 18 Januari 2016, Maroef menjelaskan, berakhirnya masa kontrak kerja selama setahun sebagai karyawan dengan jabatan Presiden Direktur merupakan alasan utama pengunduran dirinya.
Maroef memilih hengkang dari perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu meskipun telah mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak.
"Saya telah berkirim surat pengajuan pengunduran diri sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia," tulisnya dalam memo tersebut.
Sementara itu, Desember lalu Fahri juga mengusulkan penggunaan hak angket atas dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo pada rekaman yang disinyalir berisi suara mantan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid dan Maroef.
Namun, hingga Mahkamah Kehormatan Dewan menyelesaikan pemeriksaan mereka atas dugaan pencatutan nama itu, DPR belum kunjung menggunakan hak angket untuk menyelidiki Freeport Indonesia.
(utd)
Usulan politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut merupakan respon atas pengunduran diri Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin.
"Pengunduran dirinya adalah peristiwa penting. Saya anggap ini sebagai bahan baku DPR untuk melakukan investigasi secara menyeluruh sebelum menentukan masa depan operasi Freeport di Papua," ujar Fahri di Jakarta, Selasa (19/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fahri mengaku saat ini sedang mendorong pimpinan partai-partai politik untuk menyetujui usulan penggunaan hak angket atas Freeport Indonesia. Ia berharap, usulan tersebut dapat diajukan pada masa sidang DPR di awal 2016.
Pada memo internal Freeport Indonesia tertanggal 18 Januari 2016, Maroef menjelaskan, berakhirnya masa kontrak kerja selama setahun sebagai karyawan dengan jabatan Presiden Direktur merupakan alasan utama pengunduran dirinya.
Maroef memilih hengkang dari perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu meskipun telah mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak.
"Saya telah berkirim surat pengajuan pengunduran diri sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia," tulisnya dalam memo tersebut.
Sementara itu, Desember lalu Fahri juga mengusulkan penggunaan hak angket atas dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo pada rekaman yang disinyalir berisi suara mantan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid dan Maroef.
Namun, hingga Mahkamah Kehormatan Dewan menyelesaikan pemeriksaan mereka atas dugaan pencatutan nama itu, DPR belum kunjung menggunakan hak angket untuk menyelidiki Freeport Indonesia.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK