Klarifikasi Penggeledahan Bersenjata, DPR Undang Polri-KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan jajarannya akan mengundang Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk mengklarifikasi proses penggeledahan ruang anggota dewan pada Jumat (15/1) lalu.

Undangan kepada Kapolri dan pimpinan KPK merupakan salah satu hasil rapat pimpinan DPR bersama seluruh pimpinan fraksi siang tadi.

"Kami menyayangkan penggeledahan penyidik KPK yang dilengkapi pengamanan bersenjata laras panjang. Ini simbol demokrasi Indonesia, tidak boleh dicoreng dengan senjata laras panjang," ujar Ade Komarudin di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Senin (18/1).

Lihat juga: Diprotes Fahri Hamzah, KPK Klaim Kantongi Surat Geledah DPR

Rencananya, pimpinan DPR akan membahas masalah penggeledahan bersama Kapolri dan KPK pada pekan depan. Selain itu, DPR juga akan mengundang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sutiyoso.

"Untuk membahas pengamanan kompleks DPR sebagai objek vital negara," katanya.

Selama ini, pengamanan kompleks parlemen di bawah kendali Polisi Pam Obvit (Pasukan Pengamanan Objek Vital) dan petugas Pengamanan Dalam (Pamdal).

Lihat juga: KPK Selalu Libatkan Brimob Bersenjata dalam Penggeledahan

Sebelumnya, aksi adu mulut sempat terjadi antara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Penyidik KPK HN Christian. Debat terjadi jelang penggeledahan ruang kerja Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PKS Yudi Widiana. Fahri mempermasalahkan karena adanya Brimob yang dipersenjatai laras panjang jelang penggeledahan.

Fahri meminta agar Brimob meninggalkan gedung DPR sebelum menggeledah. Sementara, penyidik KPK berkeras Brimob harus tetap berada mendampingi penggeledahan.

Brimob berjaga di dua ruangan yang telah digeledah sebelumnya, yakni Anggota Komisi V dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti dan Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto.

Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PKS Nasir Jamil mengatakan ke penyidik KPK, apa yang dilakukannya bersama Fahri bukan menghalangi penggeledahan. Dia menegaskan hanya mempermasalahkan adanya laras panjang di kompleks parlemen.

Lihat juga: Cekcok dengan Penyidik KPK, Fahri Hamzah Dibela Ketua DPR

Ade Komarudin berpendapat apa yang dilakukan Fahri Hamzah adalah bentuk penjagaan terhadap marwah dewan. Menurutnya, prosedur penggeledahan memang harus dijalankan. Namun, seluruh pihak harus menghargai hubungan antarlembaga. (pit)