Irman Gusman Akan Datangi PKB Terkait Wacana Pembubaran DPD

Yohannie Linggasari | CNN Indonesia
Rabu, 10 Feb 2016 06:41 WIB
Ketua DPD RI Irman Gusman akan segera berkomunikasi dengan PKB terkait usul pembubaran DPD yang diajukan dalam PKB pekan lalu.
Ketua DPR RI Irman Gusman akan segera bertemu PKB untuk membicarakan wacana pembubaran DPD RI yang muncul saat mukernas partai besutan Abdurahman Wahid itu. (Antara Foto/Yudhi Mahatma)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman mengatakan pihaknya akan segera berkomunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait usul pembubaran DPD yang diajukan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB, pekan lalu.

"Pemahaman saya, omongan pembubaran DPD hanya soal teknik komunikasi. Kami akan bangun komunikasi politik dan bicara dengan PKB," kata Irman saat ditemui di kantor DPD, Jakarta, kemarin (9/2).

Irman mengatakan pihaknya juga telah melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain sebelumnya. Ia menilai PKB punya niat baik untuk memperkuat kewenangan DPD.
"Kami melihat perubahan akan lebih dibutuhkan dibandingkan pembubaran DPD. Kalau dibubarkan maka akan menghilangkan otonomi daerah. Penguatan DPD harus dilakukan secara utuh," katanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di sisi lain, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berpendapat DPD perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami hal-hal yang diperjuangkan DPD yaitu berupa aspirasi daerah.

"Kalau DPD dianggap lemah, bukan dibubarkan tapi diperkuat posisinya lewat konstitusi. Tidak konstitusional kalau dibubarkan," kata Nashir.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mukernas PKB telah resmi ditutup dan menghasilkan beberapa agenda politik.
Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding mengtakan salah satu agenda politik yang diusulkan pihaknya adalah membubarkan DPD.

PKB memandang keberadaan DPD saat ini hanya menjadi “aksesoris” demokrasi. Misalnya, selama ini DPD hanya diikutsertakan dalam membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah dan sering kali diabaikan.

Karena itu, PKB berpendapat anggaran DPD yang sangat besar bisa dialihkan untuk program pembangunan yang lebih bermanfaat langsung pada masyarakat.

"Bagi PKB, sepanjang kewenangan fungsi DPD seperti hari ini, maka PKB merekomendasikan untuk dihilangkan. Kalau diberi kewenangan lebih baik, kita setuju eksistensinya," kata Abdul dalam konferensi pers penutupan musyawarah di Jakarta, Sabtu (6/2) lalu.
(pit)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER