Pimpinan DPR Segera Bahas Posisi Fahri Hamzah

Suriyanto | CNN Indonesia
Kamis, 19 Mei 2016 04:52 WIB
Pimpinan DPR berpegang pada keputusan PN Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan Fahri Hamzah. Posisi Wakil Ketua DPR juga dinilai masih milik Fahri.
Pimpinan DPR segera bahas posisi Fahri Hamzah di DPR. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan, posisi Fahri Hamzah di DPR segera dibahas melalui rapat pimpinan. Pimpinan akan membahas posisi Fahri yang juga Wakil Ketua DPR, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatannya terkait pemecetan Fahri dari Partai Keadilan Sejahtera.

"Rencananya besok, (hari ini), kami menggelar rapim dan mendengarkan laporan dari tim kajian hukum," kata Fadli usai melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, Rabu (18/5) malam.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, saat ini pimpinan DPR mengikuti apa yang menjadi keputusan dari PN Jakarta Selatan.

"Hasil pengadilan mengatakan sampai ada kekuatan hukum tetap, jadi kami akan mengikuti apa yang menjadi aturan main di dalam hukum," kata Ketua Umum HKTI ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan putusan pengadilan tersebut, Fadli mengatakan posisi Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR tak berubah meski PKS memutuskan memecat Fahri dan telah menunjuk penggantinya.

Meskipun PKS mengajukan banding, kata Fadli, namun tidak memengaruhi posisi Fahri Hamzah, sebagai Wakil Ketua DPR.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan provisi (tindakan sementara) atas gugatan perdata politikus Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah dalam sidang lanjutannya, Senin (16/5).

Pengadilan juga memerintahkan tergugat III, yaitu DPP PKS untuk menghentikan semua proses, perbuatan, tindakan, dan putusan apapun terkait dengan status Fahri di partai dan DPR sampai perkara itu memiliki putusan berkekuatan hukum tetap. (sur/antara)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER