Jakarta, CNN Indonesia -- Jelang pemilihan kepala daerah serentak pada 2017, Partai Golkar, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Setya Novanto, mengeluarkan aturan tegas bagi seluruh anggotanya.
Menurut Ketua DPP Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini, Nurul Arifin, aturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan loyalitas kader terhadap partai, dan mengurangi perpindahan anggotanya ke partai lain atau 'kutu loncat'.
"Nilai kita (Partai Golkar) menurun. Banyak anggota yang loncat sana-sini. Lalu, banyak kader yang tadinya bukan siapa-siapa ikut Golkar, diusung Golkar. Pas sudah terkenal loncat ke parpol lain. Golkar jadi tidak dihargai," kata Nurul kepada CNNindonesia.com, kemarin.
Aturan pertama, setiap anggota Golkar harus mengajak keluarganya untuk menjadi kader Golkar. Menurut Nurul, kader Partai Golkar harus seratus persen Golkar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau suaminya Golkar, istri dan anaknya juga harus Golkar. Tidak boleh gabung dengan partai lain," kata Nurul.
Aturan kedua, Partai Golkar melarang kadernya untuk maju dari jalur independen jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Aturan ketiga, kader Golkar dilarang mendukung calon yang diusung oleh partai lain, dan dilarang menjadi tim sukses dari partai lain.
Partai Golkar pun akan membentuk badan sanksi nasional yang mengatur kadernya agar menegakan disiplin dan menumbuhkan loyalitas tinggi terhadap partai.
Jika ada anggota yang melanggar, menurut Nurul, Partai Golkar akan meminta kader tersebut untuk mengundurkan diri secara terhormat atau melakukan pemecatan.
Partai Golkar membuat aturan tersebut dalam rapat pleno yang digelar Senin lalu. Partai berlambang beringin itu merumuskan dan mengesahkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) partai terkait pilkada serentak 2017.
Senada dengan itu, politisi Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo pun menegaskan kader Golkar tidak boleh maju jalur perseorangan ataupun bergabung dengan partai lain.
"Independen buat apa, kan sudah punya partai. Kalau koalisi itu boleh, bagus. Komunikasi politik dengan partai lain," kata Bambang di Gedung DPR RI.
Bambang juga menegaskan bagi semua kader yang akan dicalonkan dan didukung Golkar harus menandatangani surat pernyataan bermaterai.
Isinya adalah janji untuk tidak mencalonkan diri dari partai lain atau melalui jalur independen. Pihak keluarga kader pun harus membuat surat pernyataan untuk mendukung Partai Golkar.
(rel)