'TNI Belum Siap Mendapatkan Hak Politik'
Priska Sari Pratiwi | CNN Indonesia
Sabtu, 08 Okt 2016 12:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menilai, TNI belum siap diberikan hak politik, khususnya hak pilih dalam pemilu maupun pilkada.
Menurutnya, segala sesuatu di TNI adalah under the command atau di bawah perintah komandannya. Padahal dalam hak berpolitik, setiap individu mesti diberi kebebasan memilih.
"Kalimat pertama yang ada di otak mereka adalah komandannya pilih siapa. Itu tidak bisa. Komandan tidak boleh memaksa untuk pilih calonnya," ujar Ikrar dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan, Jumat (7/10).
Komentar Ikrar tersebut sebagai respon atas pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo Senin lalu yang menyebut tentara Indonesia selayaknya memiliki hak pilih di masa depan.
Lanjut Ikrar, pemberian hak politik ini juga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di tubuh TNI. Konflik ini, kata dia, bisa berawal dari tempat pemungutan suara (TPS). Apabila hasil pemilihan di TPS itu berbeda, Ikrar khawatir hal itu menimbulkan prasangka.
"Kalau buat orang sipil itu sudah biasa. Tapi di kalangan militer nanti malah mikir, siapa tuh? Jangan-jangan komandannya dekat sama partai A atau B," ucapnya.
Senada, pengamat politik dan militer Kusnanto Anggoro juga menilai saat ini TNI belum siap mendapatkan hak politik. Namun tak menutup kemungkinan apabila nantinya TNI diberikan hak tersebut.
"Kalau memang mau, disepakati saja kapan akan diberikan. Mungkin 2019, lalu dalam waktu empat tahun ke depan bisa disiapkan dulu," kata Kusnanto.
Menurutnya, ketidaksiapan TNI dalam pemberian hak politik terlihat dari sistem demokrasi yang belum berkembang di tubuh TNI. Pemberian hak politik ini dikhawatirkan membuat mereka mempengaruhi pilihan warga non TNI.
Selain itu, Kusnanto juga khawatir terjadi pemanfaatan fasilitas milik TNI oleh partai-partai tertentu.
Gatot Nurmantyo sebelumnya mengungkapkan harapannya tentang pemberian hak pilih kepada prajurit TNI setidaknya 10 tahun mendatang. Ia mengakui, institusinya belum sepatutnya menerima kembali hak yang hilang setelah penghapusan doktrin dwifungsi.
"Bayangkan kalau kampanye pakai senjata. Belum siap sekarang, mungkin 10 tahun mendatang," katanya. (rel/sur)
Menurutnya, segala sesuatu di TNI adalah under the command atau di bawah perintah komandannya. Padahal dalam hak berpolitik, setiap individu mesti diberi kebebasan memilih.
"Kalimat pertama yang ada di otak mereka adalah komandannya pilih siapa. Itu tidak bisa. Komandan tidak boleh memaksa untuk pilih calonnya," ujar Ikrar dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan, Jumat (7/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lanjut Ikrar, pemberian hak politik ini juga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di tubuh TNI. Konflik ini, kata dia, bisa berawal dari tempat pemungutan suara (TPS). Apabila hasil pemilihan di TPS itu berbeda, Ikrar khawatir hal itu menimbulkan prasangka.
Senada, pengamat politik dan militer Kusnanto Anggoro juga menilai saat ini TNI belum siap mendapatkan hak politik. Namun tak menutup kemungkinan apabila nantinya TNI diberikan hak tersebut.
"Kalau memang mau, disepakati saja kapan akan diberikan. Mungkin 2019, lalu dalam waktu empat tahun ke depan bisa disiapkan dulu," kata Kusnanto.
Menurutnya, ketidaksiapan TNI dalam pemberian hak politik terlihat dari sistem demokrasi yang belum berkembang di tubuh TNI. Pemberian hak politik ini dikhawatirkan membuat mereka mempengaruhi pilihan warga non TNI.
Selain itu, Kusnanto juga khawatir terjadi pemanfaatan fasilitas milik TNI oleh partai-partai tertentu.
Gatot Nurmantyo sebelumnya mengungkapkan harapannya tentang pemberian hak pilih kepada prajurit TNI setidaknya 10 tahun mendatang. Ia mengakui, institusinya belum sepatutnya menerima kembali hak yang hilang setelah penghapusan doktrin dwifungsi.
"Bayangkan kalau kampanye pakai senjata. Belum siap sekarang, mungkin 10 tahun mendatang," katanya. (rel/sur)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK