KPU Pertanyakan Wacana Penggunaan Alat Deteksi KTP Palsu

Jakarta, CNN Indonesia -- Wacana penggunaan alat pembaca kartu (card reader) oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum dipertanyakan keefektifannya. Penggunaan card reader dimaksudkan untuk mempermudah deteksi keaslian Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay berkata, perhitungan biaya dan efektifitas card reader wajib dilakukan sebelum pengadaan dilakukan. Ia memprediksi pengadaan card reader dalam Pilkada atau Pemilu membutuhkan biaya dan persiapan yang besar.

Lihat juga: Akun Media Sosial yang Kampanye di Masa Tenang akan Diblokir

"Anda tahu berapa jumlah TPS di seluruh indonesia kalau pemilu? Ada 540 ribu sekian. Coba hitung harga card reader berapa dan kali saja. Jadi kita cari jalan lain lah untuk bisa memastikan KTP tidak dipalsukan, yang lebih murah dan efektif caranya," ujar Hadar di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (8/2).

Biaya besar untuk pengadaan card reader muncul karena banyaknya alat yang diperlukan. Menurut Hadar, dalam pemilu atau pilkada harus ada cadangan card reader yang disiapkan di masing-masing TPS.

Pelatihan petugas pemilu untuk menggunakan alat tersebut juga perlu dilakukan.

Lihat juga: Hak Pilih Terancam, Eks Warga Kalijodo Mengadu ke Bawaslu

"Jadi kalau mau memasang mesin-mesin yang jangka penggunaannya pendek kita harus siap punya backup. Petugas setempat juga (harus) bisa mengoperasikan alat itu. Kalau sudah fatal rusak, terus bagaimana backupnya," tuturnya.

Wacana penggunaan card reader muncul setelah Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengimbau KPU menggunakan alat tersebut untuk antisipasi keberadaan KTP elektronik palsu.

Zudan berkata, jika penggunaan card reader tidak dimungkinkan, penyelenggara pilkada harus memiliki alternatif lain untuk mengecek keabsahan kartu identitas pemilik suara.

"Petugas di TPS bisa melakukan cek nomor identitas kependudukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Konsolidasi di Dinas Dukcapil, dalam dua menit terjawab semua," kata Zudan.

Lihat juga: Hak Pilih Terancam, 65 Ribu Warga Jakarta Belum Rekam Data

Pengecekan KTP elektronik menjadi perhatian karena pada Pilkada 2017 warga dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan kartu identitasnya ke petugas. Penggunaan KTP elektronik diizinkan jika pemilih belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau lupa membawa surat undangan dari KPU. (wis/pmg)