Mendagri-KPU Akan Bahas Sengkarut Pencoblosan Putaran Pertama

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengagendakan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemilihan Umum untuk membahas berbagai persoalan pada pemungutan suara pilkada serentak kemarin. Ia berharap diskusi itu dapat memunculkan solusi penyelenggaraan pilkada putaran kedua.

"Banyak evaluasi yang akan kami bahas dengan KPU," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Kamis (16/2).

Tjahjo mengatakan, salah satu permasalahan yang bakal mereka bicarakan adalah banyaknya pemilh yang tidak dapat menggunakan hak suara. Ia menduga persoalan itu muncul karena warga itu tidak terdaftar dalam DPT dan belum merekam e-KTP.

Lihat juga: Protes Penyelenggaraan Pilkada DKI Mengalir di Twitter

Berdasarkan aturan KPU, pemilih yang tak tercantun di DPT tetap dapat mencoblos dengan menunjukkan e-KPT dan kartu keluarga jika mengantongi surat C6.

Adapun, bagi pemilih yang belum memiliki e-KTP, mereka dapat mencoblos jika memiliki surat keterangan perekaman kartu identitas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Lihat juga: Tak Ada Petugas, Pemungutan Suara di Tolikara Ditunda Besok

Tjahjo berkata, banyak masyarakat tak dapat menggunakan hak pilih karena tak memenuhi aturan tersebut. "Ternyata 56 ribu penduduk DKI yang belum terdaftar, tidak mendaftar, dan tidak merekam ulang e-KTP luar biasa ikut datang," ucapnya.

Setiap TPS pada dasarnya mempunyai 2,5 persen surat suara tambahan dari jumlah DPT yang terdaftar di lokasi itu. Surat suara cadangan itu diperuntukkan bagi warga yang terdaftar di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Lebih dari itu, Tjahjo menilai, permasalahan juga muncul karena banyak pemilih datang ke TPS satu jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir.

"Dia tak ada di daftar, datangnya pukul 12.00, 12.30. Sisa 2,5 kartu suara sudah habis. Jadi mereka enggak sempat lari ke TPS lain," tuturnya.

Lihat juga: Bawaslu Ungkap Lima Masalah Jelang Pemungutan Suara Pilkada