KPU Desak RUU Pemilu Rampung untuk Persiapan 2019
CNN Indonesia
Jumat, 17 Mar 2017 16:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Juri Ardiantoro mengharapkan revisi undang-undang (RUU) Pemilu dapat segera diselesaikan. Pembahasan RUU Pemilu akan mempengaruhi proses persiapan pemilu 2019 mendatang.
"Bagi KPU kepentingannya adalah bagaimana persiapan pemilu 2019 punya waktu yang cukup, sehingga undang-undang sebagai dasar penyelenggaraan pemilu bisa segera diselesaikan," kata Juri di Kantor KPU RI, Jumat (17/3).
Juri enggan mengomentari studi banding pansus RUU pemilu ke Meksiko dan Jerman, katanya, hal tersebut merupakan cara kerja DPR dan pemerintah dalam proses pembahasan RUU pemilu.
Bagi KPU, lanjut Juri adalah bagaimana pemilu yang akan datang bisa lebih berkualitas dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.
"Bagi kami adalah bagaimana pemilu ini semakin baik, semakin berkualitas, sistemnya semakin baik dan punya legitimasi yang kuat, diterima oleh semua pihak," ujarnya.
Sementara itu, Komisioner KPU RI Arief Budiman menyebut penyelesaian RUU pemilu merupakan ranah kerja DPR sehingga KPU tidak mau ikut campur.
KPU masih terus menunggu hasil pembahasan RUU pemilu tersebut, untuk kemudian juga melakukan revisi terhadapan aturan yang ada di KPU.
"Setelah RUU selesai, KPU menyesuaikan PKPU (Peraturan Komisi Pemelihan Umum) atau melakukan revisi terhadap beberapa aturan KPU menyesuaikan UU baru," kata Arief.
Komisi II DPR menargetkan penyelesaian pembahasan draf Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu pada April 2017. Target itu dicanangkan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memulai tahap penyelenggaraan Pemilu 2019.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Riza Patria mengatakan pembahasan rancangan UU umumnya memakan waktu enam bulan hingga satu tahun di parlemen. Namun karena RUU Pemilu dianggap penting, pembahasan produk hukum itu akan dikejar sebelum semester I 2017 selesai.
"Bagi KPU kepentingannya adalah bagaimana persiapan pemilu 2019 punya waktu yang cukup, sehingga undang-undang sebagai dasar penyelenggaraan pemilu bisa segera diselesaikan," kata Juri di Kantor KPU RI, Jumat (17/3).
Juri enggan mengomentari studi banding pansus RUU pemilu ke Meksiko dan Jerman, katanya, hal tersebut merupakan cara kerja DPR dan pemerintah dalam proses pembahasan RUU pemilu.
Lihat juga:Menanti Jalan Tengah Pembahasan RUU Pemilu |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Komisioner KPU RI Arief Budiman menyebut penyelesaian RUU pemilu merupakan ranah kerja DPR sehingga KPU tidak mau ikut campur.
Komisi II DPR menargetkan penyelesaian pembahasan draf Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu pada April 2017. Target itu dicanangkan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memulai tahap penyelenggaraan Pemilu 2019.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Riza Patria mengatakan pembahasan rancangan UU umumnya memakan waktu enam bulan hingga satu tahun di parlemen. Namun karena RUU Pemilu dianggap penting, pembahasan produk hukum itu akan dikejar sebelum semester I 2017 selesai.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK