Oesman Sapta: Tak ada UU yang Larang Rangkap Jabatan
CNN Indonesia
Rabu, 05 Apr 2017 04:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Oesman Sapta Odang merasa tak salah dengan jabatan barunya yang dirinya emban saat ini. Oesman sendiri merupakan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekaligus ketua umum Partai Hanura.
Oesman pun membandingkan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang juga ketua umum PAN dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto yang juga ketua umum Partai Golkar.
"Saya kira sah-sah saja karena tidak ada Undang-Undang yang melarang hal itu," kata Oesman usai dilantik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).
Oesman mengatakan, posisinya bersama Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai pimpinan DPD baru ini sudah dikuatkan dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Mahkamah Agung (MA). Sehingga, menurutnya, MA mengerti yang dibutuhkan DPD disisa periode 2014-2019.
"Kenyataannya (MA) datang. Nah itu jawabannya, MA sangat mengerti apa keinginan DPD," kata Oesman.
Siap Mundur
Mengenai posisinya sebagai wakil ketua MPR, Oesman mengaku belum mengetahui aturan tentang rangkap jabatan di tingkat lembaga negara ini. Namun, bila diminta untuk mundur, Oesman pun mengaku siap menanggalkan jabatannya itu.
"Saya belum tahu. Ini baru pertama kali saya jabat ketua DPD, baru dilantik. Saya enggak tahu mekanismenya seperti apa MPR," kata Oesman.
"Saya rela. Jadi ketua saja saya rela. Suruh tinggalin DPD hari ini saya juga rela," imbuhnya.
Ketua Umum Partai Hanura itu mengaku belum mengetahui siapa yang nantinya akan menggantikan dirinya di pimpinan MPR. Ia pun menyerahkan mekanisme pergantian posisinya kepada pimpinan MPR.
"Nanti ada mekanisme, enggak bisa langsung milih, eh Bu Hemas (Gusti Kanjeng Ratu Hemas) gantikan saya di MPR. Nggak bisa. Jadi sabar lah," tuturnya.
"Kalau kemarin ribut-ribut itu adalah romantika, hari ini sudah smua clear. Jangan ada dusta di antara kita," tutup Oesman.
Oesman pun membandingkan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang juga ketua umum PAN dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto yang juga ketua umum Partai Golkar.
"Saya kira sah-sah saja karena tidak ada Undang-Undang yang melarang hal itu," kata Oesman usai dilantik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenyataannya (MA) datang. Nah itu jawabannya, MA sangat mengerti apa keinginan DPD," kata Oesman.
Mengenai posisinya sebagai wakil ketua MPR, Oesman mengaku belum mengetahui aturan tentang rangkap jabatan di tingkat lembaga negara ini. Namun, bila diminta untuk mundur, Oesman pun mengaku siap menanggalkan jabatannya itu.
"Saya belum tahu. Ini baru pertama kali saya jabat ketua DPD, baru dilantik. Saya enggak tahu mekanismenya seperti apa MPR," kata Oesman.
"Saya rela. Jadi ketua saja saya rela. Suruh tinggalin DPD hari ini saya juga rela," imbuhnya.
Ketua Umum Partai Hanura itu mengaku belum mengetahui siapa yang nantinya akan menggantikan dirinya di pimpinan MPR. Ia pun menyerahkan mekanisme pergantian posisinya kepada pimpinan MPR.
"Nanti ada mekanisme, enggak bisa langsung milih, eh Bu Hemas (Gusti Kanjeng Ratu Hemas) gantikan saya di MPR. Nggak bisa. Jadi sabar lah," tuturnya.
"Kalau kemarin ribut-ribut itu adalah romantika, hari ini sudah smua clear. Jangan ada dusta di antara kita," tutup Oesman.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK