Kemenristek dan Dikti Masuk Komisi VII

Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan DPR serta fraksi-fraksi hari ini menyepakati Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi hasil pemisahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kabinet Presiden Joko Widodo akan masuk ke Komisi VII.

"Karena riset dan teknologi ini anggarannya ada di komisi tersebut," ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/11). Agus menambahkan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah akan tetap berada di Komisi X.

Wakil ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah, mengatakan bahwa ia sebenarnya menginginkan riset dan teknologi memiliki komisi sendiri. Namun, untuk sekarang, politikus PKS tersebut menyetujui dipisahkannya penempatan Kemenristekdikti dan Kemenbudikdasmen dalam komisi di DPR.

"Dikti bukan pendidikan, itu penelitian. Dikti anda lihat di seluruh dunia, bukan termasuk pendidikan. Begitu orang masuk dikti subsidinya hilang, subsidi (hanya untuk) di bawahnya," ujarnya seraya menyetujui keputusan Presiden Joko Widodo memecah Kemendikbud menjadi dua.

Tak hanya Fahri, sejumlah pakar juga menilai bahwa penggabungan Ristek dan Dikti adalah langkah yang tepat.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI, Laksono Tri Handoko mengatakan, sejumlah negara telah melakukan penggabungan antara bidang pendidikan dan riset agar diurus oleh satu kementerian. Ia memberi contoh Jerman yang memiliki Kementerian Pendidikan dan Riset.

"Kita lihat secara global di negara lain. Sudah banyak yang melakukan seperti ini," katanya.

Hal senada diungkapkan akademisi Dimitri Mahayana. Dosen Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung ini mengatakan riset akan membantu seseorang dalam menemukan kebenaran-kebenaran baru.

Namun, Dimitri menggarisbawahi penelitian yang digerakkan oleh Kementerian Ristek dan Dikti nanti, sebaiknya bersifat praktis agar masyarakat dapat mengimplementasikan dan merasakan langsung manfaatnya.

Misalnya, Dimitri memberi contoh, penelitian soal pemanfaatan satelit atau pesawat tanpa awak untuk memantau daratan dan lautan Indonesia. Riset macam ini sesuai dengan kebutuhan negara dan sesuai dengan misi Presiden Joko Widodo.

“Jadi, penelitiannya jangan jauh-jauh ke langit, tapi harus benar-benar membumi dan bisa diimplementasikan,” tegas Dimitri saat dihubungi CNN Indonesia.