E-Government Indonesia Masih Tertinggal

Jakarta, CNN Indonesia -- Program E-Goverment atau sistem pemerintahan berbasis elektronik yang tercantum dalam Rencana Pita Lebar Indonesia (RPT) dinilai masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain, bahkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Kepala Deputi BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM), Hammam Riza mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan PBB berjudul E-Government Survey 2014, mencatat Indonesia berada di peringkat 106 dari 193 negara di dunia.

"Meskipun selama dua dekade kita mengembangkan E-Goverment, peringkat kita secara global masih jauh," ujar Hammam saat ditemui dalam Dialog Nasional Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pelayanan Publik, Senin (10/11).

Lemahnya daya saing penyelenggaraan E-Goverment di Indonesia, dinilai Hammam, tidak sepenuhnya merata di seluruh daerah.

"Ada banyak desa atau kabupaten dan kota yang penyelenggaraan e-government sangat baik, tapi survei yang dilakukan PBB melihat secara keseluruhan dan wilayah Indonesia masih banyak yang belum menerapkan prinsip e-goverment sepenuhnya," kata Hammam.

Hammam menilai bahwa Indonesia harus banyak melakukan pembenahan serta berinovasi agar sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik bisa bisa mengangkat Indonesia menjadi negara yang memiliki daya saing dalam skala global.

Di skala nasional, sistem e-government juga dapat memudahkan warga dalam mengurus dokumen.

Segala penerapan teknologi sejatinya akan mendorong pengembangan di seluruh sektor industri, apalagi saat ini sudah banyak usaha kecil dan menengah yang memanfaatkan internet untuk memperlancar proses produksi atau penjualan.

Menurut Bank Dunia, 10 persen penetrasi jaringan internet berkecepatan tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara sekitar 1,38 persen.

Untuk merealisasikan hal itu, pemerintah sebelumnya melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, mewariskan Rencana Pitalebar Indonesia (RBI) 2014 hingga 2019 di era Jokowi dan Jusuf Kalla. Tujuan utamanya mengikis kesenjangan konektivitas dan menyediakan akses internet hingga ke Sekolah Dasar.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, berjanji akan mengatasi masalah internet lambat di Indonesia. “Nanti saya akan pelajari program Rencana Pitalebar Indonesia,” ujar Rudiantara kepada CNN Indonesia, saat menggelar acara open house di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Oktober lalu.

Menurut RBI, dalam  lima  tahun  ke  depan pembangunan pitalebar nasional direncanakan dapat memberi akses tetap di wilayah perkotaan ke 70 persen rumah tangga (20 Mbps) dan 30 persen populasi, serta akses seluler ke seluruh populasi (1  Mbps).  

Di pedesaan, akses pitalebar diharapkan menjangkau 49 persen rumah tangga (10 Mbps) dan 6 persen populasi, serta akses seluler ke 52 persen populasi (1 Mbps).