Jakarta, CNN Indonesia -- E-Goverment atau sistem penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik menjadi salah satu program yang diharapkan dapat menekan anggaran pengeluaran negara.
Menurut Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Mineral, Hammam Riza, pemanfaatan e-Goverment dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor pemerintahan, efektif dan menghemat anggaran pengeluaran.
"Seluruh penyelenggaraan dan pelayanan berbasis elektronik bisa menurunkan cost yang selama ini kita keluarkan dari berbagai bidang," ujar Hammam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hammam memberi contoh mengenai penyelenggaraan e-Voting. Menurutnya, dari hasil perhitungan anggaran belanja yang telah dilakukan, penyelenggaraan e-voting dapat menghemat hingga 50 persen.
"Satu perangkat dengan modal misalkan 10 juta, bisa digunakan hingga 100 kali pemungutan suara, dan secara simulasi di beberapa daerah, kita bisa hemat hingga 50 persen," lanjutnya.
Hammam menambahkan bahwa dengan menyelenggarakan program e-Goverment, bukan hanya penghematan secara kuantitatif yang dapat dihitung tapi juga dapat meminimalisir tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses kerja pemerintahan maupun organisasi.
"Misalkan untuk sektor pengadaan barang, mungkin sistemnya tidak bisa menghemat pengeluaran. Tapi sistem ini bisa meminimalisir tindakan korupsi karena dapat dipantau secara langsung dan elektronik," kata Hammam.
E-Goverment merupakan salah satu program yang termasuk dalam Rencana Pita Lebar Indonesia yang mencakup e-Kesehatan, e-Pendidikan, e-Pengadaan dan e-Logistik.
Hammam juga menambahkan bahwa BPPT sebagai lembaga yang ikut terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan e-Goverment akan berusaha untuk terus mendampingi pemerintah dan bidang industri untuk ikut terus mengembangan program ini.