AGREGASI KONTEN
Langgar Hak Cipta, Google Tutup Layanan Berita
CNN Indonesia
Jumat, 12 Des 2014 11:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan teknologi Google menutup layanan Google News di Spanyol per 16 Desember mendatang. Tak hanya itu, Google juga akan menyingkirkan media lokal Spanyol dari layanannya. Ada apa sebetulnya?
Pemerintah Spanyol mengesahkan undang-undang hak cipta pada Oktober lalu yang membebankan biaya untuk agregasi konten online seperti Google News.
Langkah ini dilakukan pemerintah setempat untuk melindungi industri media cetak di negara itu. Aturan ini mulai berlaku Januari 2015.
Karena aturan ini, Google diwajibkan membayar sejumlah uang kepada media massa untuk setiap konten berita dan publikasi apapun yang ditautkan di layanan itu. Aturan ini lalu populer disebut "Google Tax."
Pihak berwenang Negeri Matador itu memiliki kekuatan memberi denda pada Google senilai 600 juta euro atau sekitar Rp 9,2 miliar. Bukan hanya Google, layanan agregasi berita macam Yahoo juga akan jadi sasaran pemerintah setempat.
Dari pada harus mengeluarkan uang banyak untuk membayar konten berita Spanyol, Google memutuskan untuk menutup layanan News dan tak tanggung-tanggung, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut juga akan menyingkirkan konten publikasi berbahasa Spanyol dalam platform Google News.
Dengan dalih tidak menghasilkan uang dari layanan Google, pemimpin layanan Google News, Richard Gingras menulis dalam blog pribadinya, "Aturan baru ini mengharuskan segala bentuk publikasi Spanyol menarik bayaran kepada layanan pencarian seperti Google News. Kami tidak menciptakan uang, karena tidak ada iklan pada situs kami. Hal ini tidak akan berjalan lama."
Gingras mengatakan, Google menghasilkan lebih dari 10 miliar klik ke situs web para penerbit setiap bulan dari produk AdSense, yaitu 'pengirim' iklan ke situs web tersebut, membayar lebih dari US$ 9 miliar untuk para situs penerbit tahun lalu, naik dari US$ 7 miliar pada tahun sebelumnya.
Ini bukan kasus pertama bagi Google berhadapan dengan aturan baru yang mendapat intervensi dari negara. Google baru-baru ini dikecam oleh Parlemen Eropa karena dianggap sebagai praktik monopoli.
Pengguna di Eropa kabarnya komplain terkait hasil pencarian mesin Google selalu meranking berdasarkan apa yang terbaik bagi bisnis Google, bukan seperti yang diinginkan penggunanya. Padahal pangsa pasar mesin pencari ini mencapai 90 persen di Eropa.
Google News saat ini tersedia sebanyak 70 edisi internasional yang mencakup 35 bahasa dari seluruh dunia.
Pemerintah Spanyol mengesahkan undang-undang hak cipta pada Oktober lalu yang membebankan biaya untuk agregasi konten online seperti Google News.
Langkah ini dilakukan pemerintah setempat untuk melindungi industri media cetak di negara itu. Aturan ini mulai berlaku Januari 2015.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan dalih tidak menghasilkan uang dari layanan Google, pemimpin layanan Google News, Richard Gingras menulis dalam blog pribadinya, "Aturan baru ini mengharuskan segala bentuk publikasi Spanyol menarik bayaran kepada layanan pencarian seperti Google News. Kami tidak menciptakan uang, karena tidak ada iklan pada situs kami. Hal ini tidak akan berjalan lama."
Gingras mengatakan, Google menghasilkan lebih dari 10 miliar klik ke situs web para penerbit setiap bulan dari produk AdSense, yaitu 'pengirim' iklan ke situs web tersebut, membayar lebih dari US$ 9 miliar untuk para situs penerbit tahun lalu, naik dari US$ 7 miliar pada tahun sebelumnya.
Ini bukan kasus pertama bagi Google berhadapan dengan aturan baru yang mendapat intervensi dari negara. Google baru-baru ini dikecam oleh Parlemen Eropa karena dianggap sebagai praktik monopoli.
Pengguna di Eropa kabarnya komplain terkait hasil pencarian mesin Google selalu meranking berdasarkan apa yang terbaik bagi bisnis Google, bukan seperti yang diinginkan penggunanya. Padahal pangsa pasar mesin pencari ini mencapai 90 persen di Eropa.
Google News saat ini tersedia sebanyak 70 edisi internasional yang mencakup 35 bahasa dari seluruh dunia.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK