Pemerintah Tak Perlu Urus Regulasi Konten Internet?
Hani Nur Fajrina | CNN Indonesia
Sabtu, 26 Sep 2015 20:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Chairman Internetindo Data Centra (IDC) Indonesia, Johar Alam Rangkuti mengatakan seharusnya pemerintah bisa memisahkan tugas pengembangan infrastruktur telekomunikasi dengan regulasi konten internet.
Menanggapi pernyataan tersebut, Heru Sutadi selaku pengamat telekomunikasi dari Indonesia ICT Institute berpendapat bahwa urusan telekomunikasi dan internet sudah menyatu.
"Dalam konteks ini, tentu ada hal-hal yang harus diatur oleh pemerintah, namun tidak semuanya. Kita harus melihat kemampuan industri dahulu, jika sekiranya ada yang tidak mampu, baru pemerintah gunakan power-nya, misalnya untuk menetapkan tarif internet," kata Heru saat berbincang di acara CNN Indonesia Fokus dengan tema "Memotret Kinerja Setahun Rudiantara'.
Yang jelas, menurutnya, pengembangan infrastruktur sangat perlu dikembangkan yang asalnya dari kerjasama antara regulator dan pelaku industri. Sebab, Heru menjelaskan, infrastruktur akan erat kaitannya dengan broadband.
"Broadband sudah menjadi hak asasi manusia," ujarnya lagi.
Pendapat lain datang dari Direktur Eksekutif ICT Watch, Donny Budi Utoyo. Menurut dia, pemerintah harus berperan untuk memfasilitasi infrasktruktur tanpa menyelam lebih dalam soal konten internet.
"Pemerintah harus terdorong untuk memfasilitasi, namun jangan terlalu dalam soal larangan konten internet dan lain sebagainya. Karena, memang sulit melepaskan infrastruktur dengan internet itu sendiri. Buat apa ada koneksi internet tapi masyarakat tetap 'bodoh'? Jadi konten tetap harus diperhatikan," tutur Donny.
Semenatara itu Menkominfo Rudiantara mengatakan regulator harus bersifat afirmatif. Ia pun mengaku, ia pribadi lebih ingin mengurus kebijakan saja.
Ia menjabarkan, untuk urusan pengembangan infrakstruktur, pihak pemerintah sudah mengembangkan proyek Palapa Ring yang bertujuan menjadi jaringan tulang punggung untuk menghubungkan kabupaten dan kota dengan layanan telekomunikasi yang baik, terutama internet. Konten internet menurutnya, tetap perlu diatur.
"Palapa Ring itu salah satu contoh dari tindakan pemerintah soal pengembangan infrastruktur, dan itu adalah kebijakan. Harus bisa dibedakan antara kebijakan dan regulasi. Sejauh ini Kominfo masih menjalankan dua hal, padahal saya inginnya urus kebijakan saja," katanya.
Beberapa waktu lalu, Rudiantara berkomitmen untuk tidak sembarangan memblokir situs. Tim panel yang dibentuknya disebut-sebut bertugas menentukan apakah situs yang direkomendasikan masuk ke dalam konten negatif atau tidak. Keputusan akhir pun sejauh ini tetap berada di tangan Menkominfo.
Kendati demikian Rudiantara juga menegaskan adanya diskresi dari menteri yang sifatnya urgent, seperti pornografi dan narkoba.
(tyo)
Menanggapi pernyataan tersebut, Heru Sutadi selaku pengamat telekomunikasi dari Indonesia ICT Institute berpendapat bahwa urusan telekomunikasi dan internet sudah menyatu.
"Dalam konteks ini, tentu ada hal-hal yang harus diatur oleh pemerintah, namun tidak semuanya. Kita harus melihat kemampuan industri dahulu, jika sekiranya ada yang tidak mampu, baru pemerintah gunakan power-nya, misalnya untuk menetapkan tarif internet," kata Heru saat berbincang di acara CNN Indonesia Fokus dengan tema "Memotret Kinerja Setahun Rudiantara'.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Broadband sudah menjadi hak asasi manusia," ujarnya lagi.
"Pemerintah harus terdorong untuk memfasilitasi, namun jangan terlalu dalam soal larangan konten internet dan lain sebagainya. Karena, memang sulit melepaskan infrastruktur dengan internet itu sendiri. Buat apa ada koneksi internet tapi masyarakat tetap 'bodoh'? Jadi konten tetap harus diperhatikan," tutur Donny.
Ia menjabarkan, untuk urusan pengembangan infrakstruktur, pihak pemerintah sudah mengembangkan proyek Palapa Ring yang bertujuan menjadi jaringan tulang punggung untuk menghubungkan kabupaten dan kota dengan layanan telekomunikasi yang baik, terutama internet. Konten internet menurutnya, tetap perlu diatur.
"Palapa Ring itu salah satu contoh dari tindakan pemerintah soal pengembangan infrastruktur, dan itu adalah kebijakan. Harus bisa dibedakan antara kebijakan dan regulasi. Sejauh ini Kominfo masih menjalankan dua hal, padahal saya inginnya urus kebijakan saja," katanya.
Beberapa waktu lalu, Rudiantara berkomitmen untuk tidak sembarangan memblokir situs. Tim panel yang dibentuknya disebut-sebut bertugas menentukan apakah situs yang direkomendasikan masuk ke dalam konten negatif atau tidak. Keputusan akhir pun sejauh ini tetap berada di tangan Menkominfo.
Kendati demikian Rudiantara juga menegaskan adanya diskresi dari menteri yang sifatnya urgent, seperti pornografi dan narkoba.
(tyo)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK