Tiga Tantangan Utama Pemerataan Internet di Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaringan internet di Indonesia memang belum merata ke seluruh pelosoknya, apalagi di kawasan Timur. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menyatakan tiga tantangan utama dari pemerataan internet di Tanah Air.

"Coverage (cakupan), kapasitas, dan affordability (keterjangkauan harga) adalah tiga hal besar yang perlu diperhatikan," ujar Rudiantara dalam diskusi Memotret Setahun Kerja Rudiantara yang diselenggarakan CNNIndonesia.com, Jumat (25/9).

Menurut Chief RA -- begitu ia biasa disapa -- masalah cakupan selalu menyoal luasnya wilayah Indonesia secara geografis dan masalah infrakstrukur telekomunikasi yang belum menjangkau seluruh kawasan. Kemudian soal kapasitas tak bisa lepas dari kesenjangan daerah pedesaan dan kota besar. Dan soal affordability juga menyoroti ketimpangan tarif Internet di kawasan Barat dan Timur.

Pilihan Redaksi 2016, Desa Perbatasan di Kalimantan Harus Punya Layanan TIK Rekam Janji Setahun Menkominfo Rudiantara Kerja, Kerja dan (Cara) Kerja Rudiantara Soal Uber dan Gojek, Menkominfo Pilih Diatur Saja Layanan Purna Jual Tak Masuk Hitungan TKDN Ponsel 4G

Ia kemudian menyinggung soal proyek pembangunan kabel serat optik Palapa Ring yang akan dihelat Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan tujuan menjadi jaringan tulang punggung untuk menghubungkan kabupaten dan kota dengan layanan telekomunikasi yang baik, terutama Internet kecepatan tinggi.

"Kami coba terapkan lewat Palapa Ring agar semua kota Indonesia bisa terhubung dengan broadband. Ini bukan soal internet saja, tapi kesatuan NKRI. Saya mau semua area sudah memiliki layanan TIK," ucap Rudiantara.

Sementara itu Donny Budi Utoyo selaku Executive Director ICT Watch yang juga hadir di kantor CNN Indonesia, turut menyatakan beberapa hal mengenai alasan Internet belum kunjung membasuh kawasan Indonesia bagian Timur.

"Banyak yang mempertanyakan apakah infrastruktur akan betul-betul 'berguna' untuk masyarakat di sana? Padahal menurut saya ini bukan soal efisiensi, namun lebih kepada hak," kata Donny.

Menurutnya, urusan infrastruktur itu memang sudah pasti jadi proyek yang diperhitungkan untung ruginya pada aspek goodwill dan political will. Dengan adanya pertanyaan apakah infrastruktur berupa BTS akan sungguh bermanfaat, Donny mengatakan, masyarakat di sana sudah pasti perlu diberdayakan.

"Sudah ada Internet, ya masyarakat di sana harus diberdayakan untuk penggunaannya. Jangan sampai BTS hanya jadi BTS saja, berkarat dan lain sebagainya, istilahnya begitu. Harus ada kelanjutan usage, pemberdayaan masyarakat, dan keterlibatan komunitas," terangnya.

Kembali mengacu pada proyek Palapa Ring, Rudiantara berharap tak ada lagi kesenjangan tarif Internet di Indonesia timur mengingat tarif di sana bisa dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan di Jakarta.

Proyek Palapa Ring bakal dikerjakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Pembangunan serat optik ini dilakukan di 50 sampai 60 kabupaten kota di Indonesia yang total nilanya mencapai US$230,64 juta.

Menkominfo akan berperan sebagai Penanggung jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk membiayai sejumlah bagian kebutuhan dana pembangunan dan bisa memberi insentif kepada pihak yang terlibat dengan memanfaat dana Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi atau Universal Service Obligation (USO). (adt/eno)