Doni Ismanto
Penulis adalah Alumni MM Komunikasi Universitas Trisakti, Pendiri IndoTelko Forum dan Aktif di Indonesia Digital Society Forum (IDSF)

Indonesia, Raja Digital yang Belum Berdaulat

Doni Ismanto, CNN Indonesia | Senin, 16/11/2015 07:50 WIB
Indonesia, Raja Digital yang Belum Berdaulat Ilustrasi (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kala melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di penghujung Oktober lalu menyatakan salah satu prioritas pembangunan Indonesia adalah ekonomi digital.
 
"Indonesia adalah salah satu negara terbesar dalam ekonomi digital dan saya sudah menetapkan ekonomi digital ini menjadi prioritas Indonesia. Dan saya tadi mengajak Amerika untuk bekerjasama dengan Indonesia dalam hal ekonomi digital ini," ujar Jokowi seperti diberitakan CNN Indonesia (27/10). Baca: Jokowi Prioritaskan Ekonomi Digital.

Pernyataan orang nomor satu di negeri ini seperti isyarat bahwa Indonesia tengah bersiap menjadi raja di era ekonomi digital untuk kawasan Asia Tenggara.

Jika merujuk kepada data yang disajikan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), negeri ini memang memiliki potensi menjadi raja karena memiliki  pasar terbesar untuk Asia Tenggara. Indonesia memiliki 88 juta populasi yang online. Angka ini sudah mengalahkan Malaysia.


Sementara ruang pertumbuhan lumayan besar mengingat penetrasi internet baru mencapai sekitar 34,9 persen dari total populasi yang sekitar 252 juta jiwa.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama (kanan) di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, Senin (26/10) (ANTARA FOTO/Setpres-Laily Rache)

Belum lagi adopsi yang tinggi ke era digital di Indonesia. Masih dari data yang dikeluarkan APJII, dari sisi pengguna Facebook, Indonesia memiliki sekitar 67 juta pengguna. Sementara waktu menghabiskan berselancar di dunia maya  bisa mencapai 5 jam per hari jika menggunakan desktop atau dua jam per hari dengan perangkat genggam.

Namun, penetrasi mobile internet masih rendah yakni sekitar 14 persen dari total populasi. Ada potensi untuk bertambah besar.
 
Ditambah dengan prediksi dari MGI yang menyatakan pertumbuhan tahunan dari transaksi e-Commerce Indonesia untuk lima tahun ke depan (2020) sebesar 50 persen atau senilai US$ 137 miliar dari US$ 12 miliar (2014), siapa yang bisa mementahkan pernyataan dari Jokowi bahwa negeri ini (akan) menjadi raja digital di Asia Tenggara?

Disedot Habis
Menkominfo Rudiantara saat menyaksikan MoU antara Google dengan 4 operator di Indonesia (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Tetapi maaf, saya sebagai anak bangsa belum bangga dengan sajian data-data di atas. Kalau melihat kulit luarnya, tentu kita bangga. Namun, jika melihat data yang diungkap Komite Independen Telekomunikasi dan Penyiaran Indonesia (KITPI), pasti berbalik mengelus dada.
 
KITPI beranggapan sekitar 60 persen pangsa pasar konten di Indonesia dikuasai asing dengan rata-rata kepemilikan di atas 60 persen.

Mau makin mengelus dada? Simak data dari APJII yang menyatakan hampir 90 persen trafik lari keluar negeri untuk mengakses data. Dalam perkiraan APJII, Indonesia menyumbang pendapatan bagi pemain konten dari luar negeri sekitar Rp 15 triliun per tahun dimana untuk Facebook sekitar US$ 500 juta, Twitter (US$ 120 juta), LinkedIn (US$ 90 juta), dan pemain asing lainnya.

Dari sisi konektivitas, karena harus melayani trafik keluar negeri, operator pun harus membeli bandwidth internasional seharga US$ 218 juta per tahun.
Bagaimana dengan negara? Ternyata dari sisi pajak malah ada potensi yang tak bisa diraup dari pemain asing sekitar Rp 10 triliun hingga Rp 15 triliun menurut The Center for Welfare Studies.

Singkatnya, Indonesia ini hanya menang di sisi pasar dan tak mampu mengkonversinya menjadi pendapatan. Karena itu, jangan heran dalam prediksi OECD dinyatakan untuk 2016 kontribusi internet economy bagi GDP Indonesia hanya sekitar 1,6 persen.
Dalam prediksi OECD dinyatakan untuk 2016 kontribusi internet economy bagi GDP Indonesia hanya 1,6 persen.Doni Ismanto

Tata Kelola

Melihat kenyataan ini sudah saatnya pemerintah untuk secepat mungkin menata ulang ekonomi digital di Indonesia agar kita bisa berdaulat di dunia maya layaknya yang terjadi di China.

Kami dari Indonesia Digital Society Forum (IDSF) mengusulkan agar Pentahelix Collaboration Model yang melibatkan Akademisi, Business, Community, Government, dan Media (ABCGM) dijalankan untuk membangun Indonesia yang berdaulat di dunia maya.

Dalam model ini, akademisi berperan untuk membuat standarisasi, sertifikasi dan lainnya sesuai kompetensi. Pebisnis meningkatkan infrastruktur dan mendorong masyarakat migrasi ke era digital.

Komunitas mengakselerasi industri dan menjadi jembatan antar pemangku kepentingan. Media sebagai saluran informasi dan mendapatkan feedback. Terakhir, Government membuat regulasi yang mendorong dan menjadi payung kepastian hukum bagi pelaku industri.
Baidu, salah satu raksasa internet di China (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Peran pemerintah (Government) sangat penting jika konsep ini ingin berhasil. Revolusi mental harus berani dilakukan jika Indonesia ingin berdaulat di ekonomi digital. Regulasi harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Penerapan pajak seperti yang dialami oleh penyedia konten lokal, penempatan infrastruktur di Tanah Air atas nama digital security, dan penataan kembali trafik internet keluar negeri harus berani dilakukan.

Belajarlah dari China yang berani memblokir Google dan kawan-kawannya. Lihatlah Uni Eropa yang berani memutuskan pelarangan transfer data pribadi keluar wilayahnya oleh aplikasi asal Amerika Serikat, dan sejumlah aksi lain dari negara yang lebih dulu merdeka ketimbang Indonesia tanpa harus dibilang ibarat katak dalam tempurung oleh komunitas global.

Terakhir, kita harus bangga menggunakan konten lokal. Hal ini bisa dimulai dari pejabat di negeri ini yang berani mempertontonkan meninggalkan Twitter atau Facebook  dan beralih ke aplikasi lokal sebagai edukasi bagi publik.
 
Tak ada kata terlambat untuk memulai. Mengutip Pidato Bung Karno pada 17 Agustus 1964 dengan judul "Tahun Vivere Pericoloso" (Tahun Menyerempet Bahaya), yang mengingatkan adanya ranjau revolusi dan menekankan pentingnya keberanian menghadapi krisis serta kemandirian sebagai fondasi demokrasi, inilah saatnya Indonesia menegakkan kedaulatan di dunia maya.

Selamat Berjuang!

(tyo)
LEBIH BANYAK DARI KOLUMNIS