Ahok Minta Menkominfo Buat Aturan Taksi Online

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta Menteri Komunikasi dan Informatika segera bertindak dengan membuat aturan aplikasi online. Ahok mengaku tak mau melarang penggunaaan aplikasi online untuk taksi.

"Kami tidak mau larang aplikasi. Kalau mau stop aplikasi karena dianggap liar ya harus Menkominfo. Ini harus dibuat aturan dan bukan minta orang menghilangkan aplikasi," kata Ahok ketika ditemui di Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/3).

Lihat juga: Bukan Cuma Indonesia, Ini Kontroversi Uber di Negara Lain

Ahok mengatakan pertumbuhan zaman tak bisa ditekan dengan penghapusan aplikasi daring tersebut. Kebutuhan warga Jakarta akan tranportasi yang murah dengan proses yang mudah tak dapat dipungkiri.

"Biar adil ya harus buat atuan. Artinya kalau dia bernaung di bawah koperasi ya Dinas Perhubungan sudah buka. Kalau yang mau jadi taksi di Uber atau Grab kamu harus lapor, punya taksi berapa, pajak penghasilan berapa," kata Ahok.

Lihat juga: Pengunjuk Rasa PPAD Padati Kemkominfo

Sementara itu, Ahok menambahkan, peraturan daerah telah mengatur pembatasan umur kendaraan. "Perda soal angkutan mengacu UU Lalu Lintas kami akan lepas pembatasan umur kendaraan ketika semua ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) sudah bisa uji kendaraan bermotor," katanya.

Ratusan sopir taksi yang tergabung dalam Paguyuban Penumpang Angkutan Darat (PPAD) menuntut pembekuan perusahaan aplikasi yang menjadi perantara beroperasi angkutan online seperti Grab Car dan Uber Car. Mereka kini tengah berunjuk rasa dan memadati ruas jalan di kawasan Monas dan DPR di Jakarta. PPAD menilai perusahaan aplikasi tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan.

(eno)