CEO Bukalapak Akui Waswas Dapat Untung dari Jual Barang Impor
Bintoro Agung Sugiharto | CNN Indonesia
Senin, 28 Nov 2016 21:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- CEO Bukalapak Achmad Zaky memperkirakan komposisi produk lokal dan impor yang dijual di lapaknya saat ini mencapai 50-60 persen untuk produk impor dari total produk.
Banyaknya produk impor yang tersedia di Bukalapak secara otomatis justru membawa untung lebih.
"Kalau kami sih posisinya karena pasar selalu untung," kata Zaky sembari tersenyum yang ditemui di Jakarta, Senin (28/11).
Menurut keterangan Zaky, barang impor yang kebanyakan datang dari China menjadi pilihan pedagang sebab harganya yang murah dan ketersediannya yang melimpah. Bukalapak mengaku tidak bisa melarang pelapaknya untuk menjual barang impor atau produk lokal.
Namun di tengah keuntungan dari banyaknya produk impor tadi, pria berkacamata ini mengaku khawatir hal itu akan menahan pertumbuhan industri UKM sebagai penyokong e-commerce dalam jangka panjang.
Pasalnya, neraca uang konsumsi masyarakat Indonesia lebih banyak ke kantong perusahaan luar negeri.
"Kita takutnya ini ngga berkelanjutan. Kita lihatnya harus sepuluh tahun ke depan. Kalau impor kan yang kerja orang luar, orang kita ngga kerja jadinya pendapatan per kapita kita mentok di US$6.000-7.000 aja per tahun," terang Zaky.
Sebaliknya, jika pedagang lokal lebih banyak menjual barang produksi dalam negeri perputaran uang akan menguntungkan pasar Indonesia.
Bukalapak sendiri tahun ini mencatatkan pertumbuhan pendapatan hingga 15 kali lipat dari tahun lalu. Sedangkan untuk tahun depan, Zaky percaya diri pendapatan Bukalapak bisa tumbuh 5-7 kali lipat.
Dalam acara temu komunitas pelapak, Zaky sempat menyatakan peluang ekspor masih belum bisa dipenuhi karena berbagai ganjalan, utamanya dari faktor pengiriman. Sementara belum bisa menyediakan fitur bagi pelapak yang ingin ekspor saat ini, ia memberi isyarat 1-2 tahun lagi Bukalapak membuka fitur tersebut.
Senada dengan Zaky, pendiri UKM Center Universitas Indonesia Nining I Soesilo mengatakan pemerintah wajib memfasilitasi pengusaha lokal untuk memproduksi barang olahan untuk dieskpor ke luar negeri. Nining yang juga pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia mencatat hanya ada 0,5 persen importir yang ada di Indonesia namun jumlah produk yang dijual sangat banyak.
"Pengembangan UKM ini sebenarnya masuk ke dalam program SDG (Sustainable Development Program) yang bertujuan memangkas kesenjangan kesejahteraan masyarakat," ujar Nining.
Nining menilai pemerintah punya kewajiban penting dalam melindungi produk dalam negeri dari barang impor yang membunuh lewat predatory pricing. (evn)
Banyaknya produk impor yang tersedia di Bukalapak secara otomatis justru membawa untung lebih.
"Kalau kami sih posisinya karena pasar selalu untung," kata Zaky sembari tersenyum yang ditemui di Jakarta, Senin (28/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun di tengah keuntungan dari banyaknya produk impor tadi, pria berkacamata ini mengaku khawatir hal itu akan menahan pertumbuhan industri UKM sebagai penyokong e-commerce dalam jangka panjang.
"Kita takutnya ini ngga berkelanjutan. Kita lihatnya harus sepuluh tahun ke depan. Kalau impor kan yang kerja orang luar, orang kita ngga kerja jadinya pendapatan per kapita kita mentok di US$6.000-7.000 aja per tahun," terang Zaky.
Sebaliknya, jika pedagang lokal lebih banyak menjual barang produksi dalam negeri perputaran uang akan menguntungkan pasar Indonesia.
Bukalapak sendiri tahun ini mencatatkan pertumbuhan pendapatan hingga 15 kali lipat dari tahun lalu. Sedangkan untuk tahun depan, Zaky percaya diri pendapatan Bukalapak bisa tumbuh 5-7 kali lipat.
Dalam acara temu komunitas pelapak, Zaky sempat menyatakan peluang ekspor masih belum bisa dipenuhi karena berbagai ganjalan, utamanya dari faktor pengiriman. Sementara belum bisa menyediakan fitur bagi pelapak yang ingin ekspor saat ini, ia memberi isyarat 1-2 tahun lagi Bukalapak membuka fitur tersebut.
Senada dengan Zaky, pendiri UKM Center Universitas Indonesia Nining I Soesilo mengatakan pemerintah wajib memfasilitasi pengusaha lokal untuk memproduksi barang olahan untuk dieskpor ke luar negeri. Nining yang juga pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia mencatat hanya ada 0,5 persen importir yang ada di Indonesia namun jumlah produk yang dijual sangat banyak.
"Pengembangan UKM ini sebenarnya masuk ke dalam program SDG (Sustainable Development Program) yang bertujuan memangkas kesenjangan kesejahteraan masyarakat," ujar Nining.
Nining menilai pemerintah punya kewajiban penting dalam melindungi produk dalam negeri dari barang impor yang membunuh lewat predatory pricing. (evn)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK