Selain Barcode, Dewan Pers Siapkan Jingle Khusus untuk Media
Bintoro Agung | CNN Indonesia
Selasa, 10 Jan 2017 17:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Selain menampilkan barcode di samping logo media cetak dan online, Dewan Pers sedang menyiapkan jingle khusus yang sebagai tanda bagi media televisi dan radio yang terverifikasi.
"Dewan Pers sedang merancang jingle untuk bumper in dan bumper out sebagai simbol media televisi dan radio yang terverifikasi," ujar Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/01).
Pria yang akrab disapa Stanley itu menyebut rencana itu untuk mengakali sistem verifikasi serupa di media cetak dan online. Pada Hari Pers Nasional, 9 Februari nanti, Dewan Pers bakal mendeklarasikan sistem verifikasi barcode untuk media cetak dan online.
Barcode yang dimaksud oleh Dewan Pers tidak berbentuk barcode biasa, melain berwujud QR code. QR code ini akan ditemani simbol khusus sebagai bukti sebuah media yang lulus kaidah dan kode etik jurnalistik.
Stanley menuturkan, untuk mengecek kompetensi suatu media, masyarakat cukup mengarahkan kamera ponsel mereka untuk memindai QR code tadi. Hasil pemindaian akan mengarahkan mereka ke database Dewan Pers yang menerangkan status media tersebut.
"Silakan media abal-abal terbit tapi nantinya bakal ada seleksi alam dari publik yang bisa mengeceknya," imbuh Stanley.
Penyebaran konten hoax dan berita palsu oleh media abal ini tak hanya merugikan masyarakat sebagai konsumen informasi, namun juga pemerintah dan lembaga pers. Stanley menilai masyarakat kerap kesulitan membedakan antara media terpercaya dengan media imitasi yang belum terdaftar dan tidak memenuhi kaidah jurnalistik semestinya.
Ia mencontohkan bagaimana media 'plesetean' ini juga terjadi pada CNNIndonesia.com yang dibajak oleh penirunya menjadi CNNIndonesia.net dengan rupa yang mirip dengan konten yang berbeda.
Ditemui di tempat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan kementeriannya sejauh ini mendeteksi 43 ribu situs web yang berisikan hoax. Jumlah itu belum termasuk dari konten hoax yang beredar di media sosial dan aplikasi percakapan seperti WhatsApp.
Menghadapi jumlah semasif itu, Rudiantara tidak berniat terus-terusan melakukan blokir.
"Kita lebih berfokus menghentikan informasi dengan partisipasi publik. Jadi alih-alih blokir, kita anik ke hulu," kata Rudiantara.
Lebih jauh, Rudiantara juga berencana menggandeng Over The Top raksasa dunia seperti Google, Facebook, dan Twitter perihal upaya penapisan.
"Facebook mau datang, kita minta mereka lebih kooperatif untuk lakukan penapisan. Kita panggil yang dari luar dulu. Google dan Twitter sudah ada di sini jadi lebih gampang," terang Rudiantara.
Meski demikian, Rudiantara belum mau mengurai detail kerja sama penapisan dengan ketiga perusahaan tadi. (tyo)
"Dewan Pers sedang merancang jingle untuk bumper in dan bumper out sebagai simbol media televisi dan radio yang terverifikasi," ujar Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/01).
Pria yang akrab disapa Stanley itu menyebut rencana itu untuk mengakali sistem verifikasi serupa di media cetak dan online. Pada Hari Pers Nasional, 9 Februari nanti, Dewan Pers bakal mendeklarasikan sistem verifikasi barcode untuk media cetak dan online.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Stanley menuturkan, untuk mengecek kompetensi suatu media, masyarakat cukup mengarahkan kamera ponsel mereka untuk memindai QR code tadi. Hasil pemindaian akan mengarahkan mereka ke database Dewan Pers yang menerangkan status media tersebut.
Penyebaran konten hoax dan berita palsu oleh media abal ini tak hanya merugikan masyarakat sebagai konsumen informasi, namun juga pemerintah dan lembaga pers. Stanley menilai masyarakat kerap kesulitan membedakan antara media terpercaya dengan media imitasi yang belum terdaftar dan tidak memenuhi kaidah jurnalistik semestinya.
Ia mencontohkan bagaimana media 'plesetean' ini juga terjadi pada CNNIndonesia.com yang dibajak oleh penirunya menjadi CNNIndonesia.net dengan rupa yang mirip dengan konten yang berbeda.
Ditemui di tempat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan kementeriannya sejauh ini mendeteksi 43 ribu situs web yang berisikan hoax. Jumlah itu belum termasuk dari konten hoax yang beredar di media sosial dan aplikasi percakapan seperti WhatsApp.
Menghadapi jumlah semasif itu, Rudiantara tidak berniat terus-terusan melakukan blokir.
"Kita lebih berfokus menghentikan informasi dengan partisipasi publik. Jadi alih-alih blokir, kita anik ke hulu," kata Rudiantara.
Lebih jauh, Rudiantara juga berencana menggandeng Over The Top raksasa dunia seperti Google, Facebook, dan Twitter perihal upaya penapisan.
"Facebook mau datang, kita minta mereka lebih kooperatif untuk lakukan penapisan. Kita panggil yang dari luar dulu. Google dan Twitter sudah ada di sini jadi lebih gampang," terang Rudiantara.
Meski demikian, Rudiantara belum mau mengurai detail kerja sama penapisan dengan ketiga perusahaan tadi. (tyo)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK