4 Hal yang Ganjal Adopsi Kota Pintar di Indonesia

Kata smart city telah lama digaungkan. Tiap daerah di Indonesia pun lantas berlomba untuk membuat kota/ kabupaten dan propinsi mereka ikut andil jadi bagian dari tren ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika, BUMN, hingga pihak swasta pun tak jarang mengadakan ajang kompetisi untuk mengukur keunggulan smart city yang sudah dibuat tiap daerah di Indonesia. 

Nama-nama kota besar seperti Surabaya atau Jakarta kerap keluar jadi jawara dalam kompetisi-kompetisi ini. Seminar terkait smart city antar kota di Indonesia pun sempat digelar di Bandung bersamaan dengan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 2015. Saat itu, pelbagai kepala daerah di kawasan Asia dan Afrika menghadiri acara Asia Afrika Smart City Summit tersebut.

Meski demikian, ternyata terdapat banyak kendala dalam implementasi smart city ini. Hal ini membuat implementasi smart city seperti dibangun tanpa dasar dan tampak hanya berupa klaim semata. Diskusi ‘Smart City: Menembus Batas Komunikasi, Membangun Indonesia’ yang digelar di Hotel Sahid Jaya pada Rabu (24/8), membongkar beberapa perkara tersebut. 

Regulasi

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumartono menyebutkan bahwa smart city membutuhkan regulasi. Regulasi ini akan menjadi standar saat pemerintah daerah membangun dan mengklaim daerah mereka sebagai smart city. Saat ini, Kemendagri dan pihak terkait tengah menggodok aturan berupa Peraturan Presiden.

Lihat juga: Pemerintah Tengah Siapkan Regulasi Terkait Smart City

Perpres itu juga akan mengintegrasikan sistem e-government yang dibuat Kemenpan, one data dari Bappenas, dan smart city oleh Kemendagri. Kominfo akan berperan sebagai enabler dari peraturan tersebut dibantu oleh para pemangku kepetingan lainnya.

Ia lantas meminta masukan dari kalangan akademisi, bisnis, pemerintah, dan komunitas smart city untuk membuat regulasi.

Selain itu, Vice President Technology and System Telkomsel Ivan Cahya Permana juga meminta perlunya penyelarasan regulasi. “Terkait regulasi smart city, dibutuhkan regulasi yang tersinkron antara regulasi infrastruktur, regulasi jaringannya, divisi big data analytics, dan regulasi disisi teknologi artificial intelligence."

Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Deputi Bidang Balaks, Imam Machdi, berharap bahwa Perpres tersebut akan menghilangkan potensi pemborosan belanja negara.

"Selama tiga tahun terakhir, setiap tahunnya belanja e-goverment pusat dan daerah itu menghabiskan Rp 12,7 triliun. Angka itu adalah akibat dari pembangunan e-government-nya masing-masing. Itu membuat pemborosan dana. Dari angka itu, 55 persennya membangun sistem yang sama, misalnya sistem kepegawaian yang semua lembaga dan kementerian juga punya," katanya.

Hal senada disampaikan juga oleh Soni. Ia berharap, daerah bisa saling berbagi aplikasi. Jadi, ketika sebuah daerah telah berhasil mengembangkan satu aplikasi untuk menyelesaikan masalah di daerah tersebut, maka aplikasi tersebut bisa dibagikan kepada wilayah lain. Dengan begitu, anggaran pengembangan dan sistem smart city di kota lainnya di Indonesia menjadi lebih efisien.

Semuel juga mengatakan bahwa sampai saat ini Indonesia belum seluruhnya diselimuti oleh internet berkecepatan tinggi. Hal ini juga yang menjadi pengganjal smart city di beberapa kota di Indonesia. Sebab, kepadatan jaringan internet adalah salah satu fondasi smart city. Jarigan internet itu ibarat ketersediaan jalan raya bagi suatu kota.

Lihat juga: Warisan Ahok untuk Perusahaan Rintisan di Jakarta

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah hingga saat ini masih mengerjakan pembangunan jaringan backbone dalam proyek Palapa Ring yang ditarget selesai pada 2019.

"Jaringan internetnya harus tersebar. Baru 52 persen penduduk Indonesia dilayani internet jadi ya baru segitu kesiapannya. Jadi nanti seumpamanya Palapa Ring akan selesai 2019, banyak kota yang terlewati oleh jaringan kabel kecepatan tinggi," katanya.