Kominfo Optimis Investasi Data Center Tetap Punya Peluang

Jakarta, CNN Indonesia -- Kominfo sempat mendapatkan kritikan pedas di masa lalu saat terdengar kabar mereka takkan mengharuskan data center penyelenggara transaksi elektronik asing ada di Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO), Kalamullah Ramli, mengkritik bahwa pemerintah tak berpihak pada industri lokal.

Lihat juga: Pemerintah Atur Penempatan Data Center Berdasarkan Jenis Data

Menanggapi hal tersebut, Dirjen APTIKA, Semuel Pangerapan Abrijani tak setuju. Menurut dia, industri pusat data di Indonesia tetap memiliki peluang berbisnis. Pasalnya, perusahaan asing akan tetap membutuhkan pusat data di Indonesia.

"Justru ngga begitu. Ini justru akan membuka peluang karena perusahaan luar membutuhkan mitra di sini," terang Sammy kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi melalui sambungan telepon Kamis (23/11).

"Pengguna dari data center ini kan perusahaan yang punya sistem cloud kan, kalau data mereka banyak diakses dari sini ya tetap saja mereka akan dapat mitra," lanjutnya.

Lihat juga: Tak Wajibkan Pusat Data, Facebook cs Wajib Taruh Access Point

Pria yang kerap di sapa Sammy ini juga mengatakan bahwa OTT asing memang hanya diwajibkan memiliki satu access point di Indonesia jika mereka memiliki data dengan kategori risiko tinggi.

Namun dia yakin jika pengaksesnya banyak dari Indonesia, maka OTT akan memikirkan efisiensi dengan membangun data center di sini.

"Konsep cloud itu nanti pada akhirnya, data akan ditaruh di mana data itu sering diakses. Sekarang kalau pengaksesnya banyakan di Indonesia, efisien mana menaruhnya di Indonesia (atau) di sana?" tandasnya.

Lihat juga: Rincian Klasifikasi Data yang Wajib Ditaruh di Indonesia

Sebelumnya, Kalamullah Ramli, Penasehat Indonesia 5G Forum meminta pemerintah konsisten dengan aturan yang sudah dibuat.

Ia juga meminta pemerintah memperhitungkan investasi yang sudah digelontorkan pelaku industri untuk membangun pusat data lokal.

Heru Sutadi, pengamat teknologi, juga menyebutkan akan terjadi kerentanan data pribadi dan transaksi keuangan jika data center tak diletakkan di Indonesia. Hal ini lantaran data diletakkan diluar yurisdiksi Indonesia. (eks)