Dukcapil Sebut Ganti KK Setelah Registrasi Prabayar Hoaks
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Sabtu, 10 Mar 2018 19:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakhrullah Zudan menegaskan bahwa kabar penggantian kartu keluarga setelah registrasi ulang kartu prabayar adalah hoaks.
Ia menyebut sebelumnya di media sosial sempat beredar kabar bohong bahwa ia menyarankan agar masyarakat mengganti kartu keluarga (KK) setelah melakukan registrasi untuk keamanan data. Kabar itu menyebar disertai foto dirinya.
"Bagi penduduk yang sudah meregistrasi tidak perlu mengganti kartu keluarganya," kata Zudan dalam diskusi 'Keamanan Data Tanggung Jawab Siapa' di Cikini, Jakarta, Sabtu (10/3).
Dengan demikian dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu pergantian KK tersebut.
Selain itu, Zudan juga mengklaim tidak ada kebocoran data yang keluar dari web service Dukcapil Kemendagri ketika registrasi kartu prabayar.
Ia juga menampik kemungkinan kebocoran data dari pihak operator. Sebab, operator kartu seluler pun disebut tidak memiliki akses untuk melihat data selain NIK dan KK.
Sebab, ia mengklaim bahwa sistem keamanan baik secara fisik maupun perangkat di Dukcapil Kemendagri aman dan tidak mudah diakses sembarang orang.
"Jadi isu kebocoran data adalah isu yang dihembuskan untuk menakuti-nakuti masyarakat agar tidak meregistrasi," tandasnya.
Pengamat keamanan Cyber CissRec Ibnu Dwi Cahyo dan Komisioner Bidang Hukum Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) I Ketut Prihadi menilai kebocoran data NIK dan KK yang ada di masyarakat didapat dari pihak lain.
"Kami cek mereka tidak dapat dari sistem. Karena mereka urusi kredit motor mobil yg pakai e-KTP," kata Ibnu.
Data NIK dan KK seperti yang disebarkan oleh situs-situs tertentu itu menurut mereka didiuga didapat sebagai imbas aktivitas ekonomi untuk pengurusan kredit motor dan mobil. (eks)
Ia menyebut sebelumnya di media sosial sempat beredar kabar bohong bahwa ia menyarankan agar masyarakat mengganti kartu keluarga (KK) setelah melakukan registrasi untuk keamanan data. Kabar itu menyebar disertai foto dirinya.
"Bagi penduduk yang sudah meregistrasi tidak perlu mengganti kartu keluarganya," kata Zudan dalam diskusi 'Keamanan Data Tanggung Jawab Siapa' di Cikini, Jakarta, Sabtu (10/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Zudan juga mengklaim tidak ada kebocoran data yang keluar dari web service Dukcapil Kemendagri ketika registrasi kartu prabayar.
Sebab, ia mengklaim bahwa sistem keamanan baik secara fisik maupun perangkat di Dukcapil Kemendagri aman dan tidak mudah diakses sembarang orang.
Pengamat keamanan Cyber CissRec Ibnu Dwi Cahyo dan Komisioner Bidang Hukum Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) I Ketut Prihadi menilai kebocoran data NIK dan KK yang ada di masyarakat didapat dari pihak lain.
"Kami cek mereka tidak dapat dari sistem. Karena mereka urusi kredit motor mobil yg pakai e-KTP," kata Ibnu.
Data NIK dan KK seperti yang disebarkan oleh situs-situs tertentu itu menurut mereka didiuga didapat sebagai imbas aktivitas ekonomi untuk pengurusan kredit motor dan mobil. (eks)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK