Upaya Kominfo Redam Laju Hoaks di Tahun Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Menahan derasnya laju kabar palsu dan hoaks menjadi tugas baru Kementerian Komunikasi dan Informatika di era media sosial seperti sekarang ini. Menteri Rudiantara menegaskan hanya ada satu jalan ketika hoaks sudah terbukti memecah belah rakyat.

"Saya enggak ingin media sosial dipakai sebagaimana digunakan di Myanmar dalam isu Rohingya, artinya kita tindak tegas sesuai aturan," kata Rudiantara.

Kasus Rohingya di Myanmar kerapkali menjadi rujukan Rudiantara kala ia menerima pertanyaan seputar peran media sosial dalam penyebaran hoaks. Dia menjamin akan mengambil langkah drastis seperti menutup layanan media sosial apabila isu SARA yang tak akurat bergulir cepat menjadi bola panas tanpa kendali yang cukup dari pengelolanya.

Perhatian khusus pemerintah kepada keberadaan hoaks ini juga dapat dilihat dari metode yang mereka pakai yang dapat dikategorikan menjadi jangka pendek dan jangka panjang.

Lihat juga: 5 Cara Bedakan Berita Hoaks

Metode jangka pendek adalah pembatasan akses seperti yang pernah mereka lakukan terhadap Vimeo, Telegram, dan Tumblr, dengan syarat ada ketentuan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilanggar. Pembatasan akses bisa berupa penutupan layanan sementara, membekukan atau menghapus suatu akun di media sosial, hingga memblokir situs terkait.

Pembatasan akses ini kerap diprotes karena Kominfo mengambil sikap pukul rata bagi semua pengguna yang belum tentu terbukti menyebarkan hoaks seperti yang terjadi pada kasus Tumblr tempo hari. Namun Rudiantara bergeming dengan protes tersebut. Sebab selama ada bukti dan aduan yang masuk, mereka akan melakukan penindakan.

"Biar bagaimanapun dari 300-an (konten pornografi) isinya ternyata jadi 7.000, tapi Tumblr sudah menghubungi Kominfo dan akan membersihkan ini," tukas Rudiantara.

Lihat juga: Microtargeting, Cara Facebook Pakai Data untuk Kampanye

Akan tetapi metode yang disebut Rudiantara menjadi fokusnya adalah literasi digital. Salah satu program yang mereka usung adalah Siberkreasi, gerakan sporadis yang merangkul lembaga-lembaga mulai dari perguruan tinggi, korporasi, lembaga swadaya masyarakat, media massa, juga asosiasi pekerja seni.

Siberkreasi disebut telah dan sedang mengampanyekan literasi digital secara maraton. Rudiantara mengklaim hampir setiap hari ada acara dari Siberkreasi yang digelar di tiap kota.

Tantangan dari metode ini adalah waktu yang dibutuhkan relatif lama. Pun, tak ada ukuran pasti kapan program literasi ini bisa diterima secara merata penduduk negeri ini. Satu-satunya indikasi yang dipakai oleh Rudiantara adalah level pemahaman masyarakat yang mampu "memilah dan memilih mana yang positif dan negatif."

Ketika penyelenggaraan pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019 makin dekat seperti sekarang, metode literasi ini dianggap tak bisa mengimbangi laju cepat kabar hoaks yang dipastikan kembali menghiasi wajah media sosial. Soal ini, Rudiantara tak begitu khawatir. Ia mengingatkan ada penindakan di dunia nyata oleh tim siber kepolisian untuk mengusut perkara hoaks. (evn)