Upaya Negara Perangi Penyebaran Berita Palsu

Jakarta, CNN Indonesia -- Maraknya konten hoaks melalui platform media sosial menjadi momok menakutkan di era digital. Menyikapi hal ini, pemerintah Indonesia pun berusaha memerangi berita palsu yang tersebar di berbagai situs, khususnya di media sosial.

Tahun lalu, pemerintah mulai menggunakan teknologi kecerdasan buatan bernama Cyber Drone 9 untuk melacak dan melaporkan situs-situs yang diketahui mempublikasikan berita palsu.

Pemerintah menerapkan sistem pemblokiran untuk menertibkan situs dan akun di media sosial yang menyebarkan berita palsu.

Lihat juga: Berkicau 'Rindukan' Rizieq, Iwan Fals Diserang Netizen

Dalam kasus yang lebih serius, pemerintah menggunakan dasar hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menggiring para penyebar konten berita palsu ke meja hijau.

Tidak hanya itu, awal tahun ini Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dibentuk untuk memerangi berita palsu di media sosial, bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan POLRI.

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) juga meluncurkan gerakan Masyarakat Anti Hoaks untuk mengajak seluruh elemen masyarakat waspada terhadap berita palsu.

Lihat juga: Warga Ributkan Tes Psikologi Pemohon SIM

Menurut laporan yang dirilis SAFEnet, sejumlah perusahaan media seperti Google dan Facebook juga digaet oleh pemerintah untuk membantu mengatasi penyebaran konten berbahaya, termasuk pornografi dan hoaks.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi fenomena ini. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya juga memiliki caranya sendiri-sendiri untuk memberantas berita palsu.

Singapura, misalnya, berencana merevisi Undang-Undang Penyiaran di negaranya dan Parlemen Malaysia menerbitkan Akta Anti Berita Tidak Benar. Semua ini dilakukan sebagai bentuk upaya memerangi hoaks di internet. (lav)