Kominfo Sebut Ujaran Kebencian di Pilkada 2018 Turun Drastis

JNP, CNN Indonesia | Selasa, 07/08/2018 07:00 WIB
Kominfo Sebut Ujaran Kebencian di Pilkada 2018 Turun Drastis Ilustrasi (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan menyebut ujaran kebencian dan fitnah pada Pilkada Serentak 2018 menurun drastis dibandingkan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. 

Bahkan ia mengklaim bahwa hampir tidak ada fitnah maupun ujaran kebencian dalam Pilkada Serentak 2018.

"Fitnah dan hate speech, di pilkada kemarin hampir tidak ada dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Semuel di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (3/8).


Semuel menyebut selama Pilkada DKI Jakarta 2017, ujaran kebencian dan fitnah merupakan merupakan isu yang panas untuk menjatuhkan elektabilitas lawan politik.

"Ujaran kebencian 16 ribu pada Pilkada DKI Jakara 2017 di mana fitnah dan black campaign kami temukan 7,8 ribu. Itu menunjukkan masyarakat yang semakin pintar," ujarnya.

Semuel mengatakan penurunan fitnah dan ujaran kebencian mengindikasikan dua hal. Yang pertama adalah masyarakat semakin terliterasi. Yang kedua adalah isu ujaran kebencian dan fitnah bukan lagi isu yang bisa digoreng untuk menjatuhkan suara lawan politik.

Indikasi tersebut menurut Semuel mengerucut pada literasi digital masyarakat yang melek terhadap ujaran kebencian

"Masyarakat teredukasi, politikusnya sudah tidak bawa isu kontroversial. Semua ekosistem sudah ada kemajuan dalam menjalankan demokrasi," ujar Semuel.

Jelang Pilpres 2019

Semuel berharap jelang Pilpres 2019, tren penurunan ujaran kebencian akan terus berlanjut. Kendati demikian Kominfo mengatakan tetap mengawasi konten-konten di media sosial.

Semuel mengatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilu Umum (KPU) yang menentukan konten-konten yang melanggar. Sedangkan Kominfo bertindak sebagai eksekutor untuk melakukan pemblokiran atau take down konten tersebut.

"Kami sudah ada kerjasama dengan Bawaslu dan KPU. Kemudian kami buka pengaduan masyarakat, dan paling tambah orang untuk melanjutkan laporan yang harus ditindak langsung," katanya. (evn)