Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Jepang meminta
Facebook meningkatkan keamanan data penggunanya setelah serangkaian kasus kebocoran data. Salah satunya, kasus kebocoran 87 juta data pengguna yang melibatkan
Cambridge Analytica.
Permintaan tersebut disampaikan lantaran pemerintah menganggap Facebook tak benar-benar serius mengatasi permasalahan keamanan data dan gagal menjalin komunikasi yang baik dengan penggunanya. Kesimpulan tersebut ditarik setelah Jepang bekerja sama dengan aparat keamanan Inggris dalam proses investigasi kasus kebocoran data.
Dilaporkan
Reuters, mengutip Kyodo, Komisi Perlindungan Informasi Personal (PIPC) memastikan akan merilis pernyataan resmi yang ditujukan untuk Facebook. Belum diketahui secara jelas apakah pemerintah akan menyertakan rekomendasi, permintaan atau sanksi bagi Facebook.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perusahaan milik Mark Zuckerberg ini sebelumnya mengungkap bahwa 87 juta data penggunanya bobol. Skandal yang melibatkan Cambridge Analytica itu terjadi saat kampanye Pilpres AS yang dimenangkan oleh Donald Trump.
Akibat skandal tersebut, Zuckerberg harus berhadapan dengan sejumlah pihak berwenang di sejumlah negara. Zuck diketahui dicecar sejumlah pertanyaan terkait privasi dan keamanan data pengguna.
Tak sampai disitu, skandal kebocoran data kembali menimpa Facebook. Pekan lalu, 30 juta data nomor telepon dan surel diduga diretas.
Sejauh ini, Facebook menuding peretasan yang belakangan terjadi ada campur tangan penyebar spam. Hal itu lantaran pelaku disebut tak 'menyentuh' data sensitif terkait informasi pembayaran.
(jef/evn)