Netizen 'Serang' Tagar #BerasKitaSurplus Kementan

Tim, CNN Indonesia | Rabu, 24/10/2018 15:07 WIB
Netizen 'Serang' Tagar #BerasKitaSurplus Kementan Warganet serbu #BerasKitaSurplus yang digaungkan Kementerian Pertanian terkait dengan data terbaru soal beras hingga akhir tahun. (Foto: CNN Indonesia TV)
Jakarta, CNN Indonesia -- Warganet serbu #BerasKitaSurplus yang digaungkan Kementerian Pertanian terkait dengan data terbaru soal beras hingga akhir tahun.

Kementerian itu melalui akun resminya menyatakan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan cadangan beras yang disimpan di Bulog mencapai 2,2 juta ton. Sehingga, impor beras tak perlu dilakukan.

Selain itu, kata dia, Indonesia menurut BPS juga bakal mengalami surplus beras sebanyak 2,85 juta ton.


"Perhitungan ini didapat berdasarkan prognosa produksi beras 2018 yang masih melebihi konsumsi beras nasional #BerasKitaSurplus," demikian akun Kementerian Pertanian, Rabu (24/10).


Tagar #BerasKitaSurplus menjadi salah satu topik yang diperbincangkan pada hari ini di Twitter.

Warganet pun mengkritik cuitan Kementerian Pertanian dengan tagar tersebut. Salah satunya adalah Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), organisasi yang meneliti soal dampak tambang, salah satunya menyangkut ketahanan pangan.

Jatam menyatakan klaim Kementerian Pertanian yang menyatakan beras surplus perlu dikritisi. Organisasi itu mengkritik soal perampasan lahan yang dilakukan oleh industri tambang namun kementerian itu tak bisa melakukan apa-apa.




Pemilik akun @pcmminggir juga mengkritik bahwa walaupun beras surplus, namun kondisi petani tetap tak sejahtera.

Ada pula yang mengkritik soal impor beras yang dilakukan pemerintah.




Soal beras juga menyangkut soal data yang simpang-siur. Beberapa waktu lalu, BPS menyatakan produksi beras nasional sampai dengan akhir tahun hanya akan mencapai 32,42 juta ton.

Tapi, data Kementerian Pertanian justru lain. Data mereka, produksi beras 2018 kemungkinan akan mencapai 46,5 juta ton, atau lebih tinggi 32 persen dibanding data BPS.

Kini, Presiden Jokowi bakal menggunakan data BPS terkait dengan komoditas tersebut. Kementerian Perdagangan sendiri sebelumnya sempat meributkan impor beras dengan Bulog. Kementerian itu menegaskan impor beras harus dilakukan, namun Bulog menyatakan sebaliknya.
(asa)