Adu Kasak-Kusuk Citra Jokowi dan Prabowo di Media Sosial

Jakarta, CNN Indonesia -- Berbicara mengenai buzzer, tak lengkap rasanya jika tidak membahas partai politik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa media sosial dan buzzer telah menjadi senjata para partai politik.

Saat ini, para partai politik bergabung menjadi tim dua kampanye yakni Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Para perwakilan tim kampanye membagikan strategi dan pandangan mereka dari mulai media sosial hingga buzzer.

Lihat juga: Polisi Kembali Tangkap Seorang Penyebar Hoaks Surat Suara

Direktur Informasi dan Publikasi TKN Jokowi Ma'aruf Amin, Kiki Taher mengungkapkan cara berkomunikasi melalui media sosial kuncinya adalah satu koordinasi.

"Media sosial kuncinya adalah satu koordinasi, satu bahasa dan satu pesan. Jokowi, sosok yang hadir sejak 2012 jauh sebelum seperti saat ini yang dicintai rakyatnya. Jokowi maju dan banyak relawan yang bantu di media sosial," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Mengatasi Hoaks

Kiki menegaskan strategi TKN menangani media sosial harus satu koordinasi yang jelas, salah satunya mengenai produk konten dan data yang sama. Tim perlu memetakan banyak hal seperti berapa pemilih pemula hingga berapa pengguna media sosial.

Sejalan dengan itu, anggota gugus informasi TKN Ridlwan Habib mengungkapkan secara mendetail bagaimana strategi TKN menggunakan media sosial, melempar isu hingga mengatasi hoaks.

Namun, terkait penggunaan buzzer, dia menegaskan rata-rata partai politik memiliki tim media sosial.

Jokowi dalam satu kegiatan ke pasar. (Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie)

"Rata-rata mereka punya tim medsos. Yang saya kira masing-masing perekrutannya ya masing masing parpol. Kami (TKN) tidak tahu," ujar Ridlwan.

Sementara itu, mengenai strategi media sosial, Jokowi sendiri dengan adanya relawan sejak 2014 maka sudah sangat lekat dengan media sosial.

"Apapun itu, baik di Garda Jokowi, Projo, Setnas Jokowi, kan banyak itu nama-namanya, macam-macam. Mereka memang main medsos, mereka ini bermain medsos," tegas Ridlwan.

Lebih lanjut, TKN memiliki berbagai tugas salah satu yang dibagikan adalah mengenai distribusi isu dan konten. Salah satu contoh konten umum misalnya tagar #01IndonesiaMaju atau #01JokowiLagi.

"Nah, itu wajib disertakan dalam setiap unggahan, karena ini sudah diperintahkan langsung oleh Jokowi bahwa tagar kita itu," kisahnya.

Sementara itu permainan trending topic, TKN bergerak fleksibel bisa berasal dari usulan ringan dan spontan tim. 

Dia pun melihat patokan sederhana untuk melihat isu viral seperti parameter Twitter. Dari Twitter, Ridlwan mengaku melihat trending topic hingga cuitan para influencer yang dipantau. Sedangkan di Instagram dan Facebook lebih ke foto dan engagement.

Lihat juga: Polri Identifikasi Pembuat Hoaks Tujuh Kontainer Kotak Suara

"Kalau di IG kuncinya foto harus jelas, resolusi harus bagus dan sebaik mungkin bisa memicu percakapan dengan pengikut," ungkapnya.

Ridlwan mencontohkan salah satu kejadian yakni mengenai harga di pasar ketika salah satu calon berkunjung ke pasar tradisional.

"Kami cek di Twitter viral tidak. Jika viral, akan kami sampaikan ke tim darat untuk cek pasar di sekitar. Benar tidak mengenai harga. Jika tidak dan harga stabil. Maka kami akan mainkan harga stabil," kisahnya.

Kasus harga di pasar ini masih akan berlanjut hingga akhirnya Jokowi turun ke pasar untuk cek harga sendiri.

"Ini adalah kerja sinergi antara teman di darat dan di media sosial. Kami di media sosial tidak ada target mencari suara. Kami targetnya opini publik, berbeda dengan yang di darat," tambah Ridlwan.

Diketahui, Jokowi sempat mendatangi sejumlah pasar untuk mengecek harga sembako yang dikabarkan meningkat dibandingkan harga sebelumnya.

Lihat juga: Beda Pandangan Demokrat dan PDIP soal Cebong-Kampret

Ridlwan melihat media sosial memang dominan membentuk opini publik. Dia mencontohkan pemilihan presiden di negara lain yang memiliki gejala global yakni gejala post truth.

Gejala ini merupakan orang sudah tidak peduli itu fakta atau bukan, selama publik suka maka mereka akan mempercayai itu.

"Misalnya riset internal baru-baru ini kami menemukan bagi mereka yang tidak setuju Jokowi, fakta-fakta pemerintahan Jokowi itu dinilai hoaks. Fakta pemerintahan valid bagi mereka itu hoaks," ungkap Ridlwan.

Dia menegaskan timnya tidak melakukan kampanye 'hitam' tersebut karena menghindari konflik sipil.

Tim Prabowo

Sementara itu, dari Kepala Media Center BPN Prabowo-Sandi, Ariseno Ridhwan mengaku dari tim mereka pun yak menggunakan buzzer bayaran.

"Kalau bicara buzzer BPN tidak punya buzzer bayaran. Kalaupun ada, tanda kutip buzzzer ini adalah relawan-relawan. Mereka organik, terpencar, ada beberapa yang misalnya pride (nama relawan). Ada yang koordinasi, tapi ada juga yang tidak koordinasi," jelasnya pada CNNIndonesia.com.

Ariseno menilai mengenai penggunaan buzzer itu relatif, pasalnya kalau dirasa perlu tidak apa-apa.

Kegiatan Prabowo di Ambon, Maluku. (Foto: Tim Internal Prabowo Subianto)

"Kalau penggunaan buzzer kalau dirasa perlu itu sah-sah saja, BPN juga menggunakan tapi semua organik, dan relawan, mereka tidak bayaran. Dan mereka di bawah BPN," tambahnya.

Terkait penyebaran hoaks dan kampanye hitam, dia menegaskan timnya tidak mendorong untuk melakukan itu.

"Penyebaran berita hoaks tidak terkontrol. Tapi kami intinya tidak mendorong kampanye hitam. Kampanye negatif berdasarkan data iya, tapi kami tidak menggunakan kampanye hitam," ungkapnya.

(age/asa)