WeChat Dilaporkan Segera Ekspos 'Pengutang' di China

Jakarta, CNN Indonesia -- China Utara dilaporkan tak lama lagi akan mengimplementasikan sistem yang akan mengekspos "tukang hutang" di wilayahnya melalui peta. Tujuannya adalah untuk mempermalukan orang yang belum juga membayar hutang dengan cepat.

Ubergizmo melaporkan bahwa sistem kredit sosial santer dikabarkan akan dijalankan di China beberapa waktu silam. Masyarakat akan diberi skor berdasarkan hidup mereka di mana bisa dilihat seberapa baik seorang penduduk mematuhi peraturan, tidak menyebar hoaks online dan lainnya.

China Daily menulis bahwa sistem ini akan digunakan berbasis WeChat. Aplikasi itu tak hanya menunjukkan tetangga pengguna yang memiliki setumpuk utang, tetapi juga profil pengutang tersebut termasuk nama, nomor Kartu Tanda Penduduk, dan alasan mereka berutang.

Lihat juga: Cara 'Private Reply' WhatsApp dan Tempel Stiker di Foto

Informasi tersebut akan tersedia setidaknya 500 meter dari posisi pengutang. Hal itu katanya juga akan mempermudah kontrol ketika seseorang sebenarnya mampu membayar utang tetapi memilih tak melakukannya.

"Itu adalah bagian dari langkah-langkah kami untuk menegakkan keputusan kami dan menciptakan lingkungan yang kredibel secara sosial," kata juru bicara Pengadilan Hebei, Jumat (18/1).

Kendati demikian, Foreign Policy menulis bahwa sistem kredit sosial ini tidak nyata. Mereka menyebut bahwa otoritas China tidak menyetel skor apapun untuk menentuka setiap aspek kehidupan penduduknya, paling tidak tidak sekarang.

Namun sebelumnya, mereka tercatat bahwa Dewan China berencana untuk mengimplementasikannya pada 2020. Konsep kredit sosial ini menilai kepatuhan penduduk terhadap kewajiban sosial dan ekonomi yang ditentukan secara hukum dan melakukan komitmen kontrak.

Pemerintah China bekerjasama dengan berbagai agensi dalam hal ini. Pelanggar serius dapat ditempatkan pada daftar hitam yang diterbitkan pada platform nasional terpadu yang disebut Credit China. Mereka bisa mengalami berbagai ketidaknyamanan dan pengecualian yang dipaksakan oleh pemerintah.

Ini sering diberlakukan oleh berbagai lembaga berdasarkan perjanjian hukuman bersama yang mencakup sektor-sektor seperti perpajakan, lingkungan, transportasi, perdagangan elektronik, keamanan pangan, dan kerja sama ekonomi asing. (kst/kst/age)