Kominfo-KPU Belum Atur Buzzer Politik dalam Masa Tenang

Tim CNN Indonesia, CNN Indonesia | Selasa, 26/03/2019 07:52 WIB
Kominfo-KPU Belum Atur Buzzer Politik dalam Masa Tenang Ilustrasi. (Istockphoto/ijeab)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku belum mengatur aktivitas buzzer politik saat masa tenang kampanye pemilu 2019. Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemkominfo mengakui harus berhati-hati dalam melarang buzzer politik.

Pasalnya, pelarangan ini berkaitan pada pengebirian kebebasan berpendapat di ruang siber. Oleh karena itu Kemkominfo mengatakan perlu berdiskusi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Harus hati-hati, kita tidak mau disebut membatasi ruang demokrasi masyarakat untuk berpartisipasi. Kita perlu waktu untuk bertemu KPU bahas hal itu lagi," kata Semuel usai konferensi pers di kantor Kemkominfo, Jakarta Pusat, Senin (25/3).


Semuel mengakui berbagai platform media sosial telah mempertanyakan aturan mengenai aktivitas buzzer saat masa tenang pemilu. Kemkominfo memang telah melarang iklan politik berbayar di media sosial.
Sebagai informasi, hari ini Kemkominfo melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), KPU, Google, Twitter, Facebook, Bigo Live, Live Me, Kwai Go, dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan apakah iklan politik buzzer juga dilarang saat masa tenang kampanye pemilu. Masyarakat memang masih diperbolehkan untuk bersuara di media sosial. Masyarakat hanya dilarang memasang iklan politik di media sosial.

"Karena tadi saya ditanyakan juga, bagaimana kalau individual punya followers 10 juta. Itu mereka menerima berbayar juga, apakah ini termasuk dilanggar," kata Semuel.

Semuel berharap sebelum hari pencoblosan pada 17 April Nanti, aturan buzzer politik ini telah diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.
"Iya bukan kami. Sekali lagi kami hanya menjalankan tugas kami, kami tidak bisa menentukan substansi dari pelanggarannya," ujar Semuel.

Semuel berjanji dalam waktu yang dekat akan melakukan pertemuan lagi dengan Bawaslu dan KPU untuk merumuskan aturan buzzer dalam masa tenang Pemilu 2019.

"Buzzer itu akun masyarakat. Pilah-pilihnya bagaimana ini yang kita belum tahu. Itu perlu rumusan lebih tegas, kita mohon waktu. Mungkin minggu depan sudah dapat jawabannya, masih ada waktu kami lakukan sedini mungkin," kata Semuel. (jnp/age)