Menilik Keamanan Siber Server KPU dari Pandangan Pengamat TI

CNN Indonesia | Selasa, 09/04/2019 16:01 WIB
Menilik Keamanan Siber Server KPU dari Pandangan Pengamat TI Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat keamanan siber dari Vaksin.com Alfons Tanujaya mengatakan server Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mungkin diatur oleh peretas untuk memenangkan salah satu pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2019.

Alfons mengatakan hasil final perhitungan suara formulir C1 yang diunggah ke server atau situs KPU dalam format foto, sehingga tidak mungkin bisa diubah.

Sebelum formulir C1 diunggah, ada beberapa proses offline yang dilakukan KPU. Saat melakukan perhitungan suara, komputer yang digunakan KPU juga dalam keadaan offline sehingga tidak mungkin menjadi sasaran peretasan.


"Data perhitungan suara KPU itu offline. Itu data yang secara hukum sah. Komputer yang memasukkan data dan server hasil pemilu tidak terkoneksi ke internet sehingga akan sangat sulit untuk di retas karena tidak terkoneksi ke internet," kata Alfons saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (9/4).

Hasil akumulasi suara dari Tempat Pemilihan Suara (TPS) akan ditampilkan di situs KPU dalam bentuk formulir C1. Sementara data perhitungan suara yang berada di TPS memiliki server terpisah yang tidak tersambung dengan internet.

Data TPS setiap wilayah  ini akan dimasukkan oleh KPU secara offline atau tidak terhubung internet. Bahkan proses rekapitulasi suara sebelum C1 juga dilakukan secara manual.

"Data TPS di input di KPU wilayah dan komputer-komputernya tidak terhubung ke internet. Rekapnya juga manual," ujar Alfons.

Oleh karena itu, ia mengatakan kendati situs KPU diretas tapi manipulasi suara tidak mungkin dilakukan. Mengingat formulir C1 yang berada di situs KPU berupa foto, sementara data-data perhitungan suara tidak tersambung ke server atau situs KPU.

Bahkan, sekalipun server dan situs KPU berhasil diretas dan datanya diubah namun Alfons mengatakan hal itu tidak adak memengaruhi server perhitungan suara yang sebenarnya. Sementara data KPU yang di back up dengan data fisik yang dianggap sah dan digunakan untuk proses verifikasi secara independen oleh masyarakat.

"Justru KPU memberikan C1 kepada masyarakat sebagai upaya transparansi sehingga data hasil pemilu bisa di cross-check oleh siapa pun dan menghindari tuduhan-tuduhan pemilu curang," imbuhnya.

ser
Alfons mengatakan tudingan perubahan suara dalam server KPU ini merupakan hal yang serius. Ada beberapa orang yang berusaha untuk menurunkan kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Aneh kalau ada yang menuduh datanya dimanipulasi. Menuduh tanpa dasar dan memberikan kesan seolah-seolah KPU curang walaupun sistemnya sudah cukup transparan," Alfons.

Sebelumnya lini masa Twitter ramai cuitan akun @Silvy_Riau02 yang menuding KPU mengunggah data pemindaian formulir 01 yang oleh situs kawalpemilu.org dengan menyebut sebagai konspirasi untuk memenangkan pasangan nomor urut 01.

Menggapi hal itu, Ainun Najib sebagai inisiator kwalpemilu.org membantah cuitan tersebut. Dalam cuitannya, Ainun menerangkan jika laporan hasil penghitungan suara dilakukan oleh relawan dan bisa diikuti oleh semua, siapapu dan apapun pilihan politiknya. (jnp/evn)