Pengamat Minta Kejelasan Parameter Pembatasan Medsos

CNN Indonesia | Sabtu, 25/05/2019 12:21 WIB
Pengamat Minta Kejelasan Parameter Pembatasan Medsos Ilustrasi (REUTERS/Amit Dave)
Jakarta, CNN Indonesia -- Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyebut penutupan akses media sosial mestinya dilakukan sembari memberikan parameter yang jelas terkait pelaksanaan kebijaksanaan tersebut.

"Kami tekankan di parameter. Pemerintah bilang tak cukup waktu untuk mapping content dan take down content, tapi apa parameter penting yang bisa dipahami masyarakat," kata Unggul saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/5).

SAFEnet juga menuntut agar pemerintah memberikan laporan yang transparan dan akuntabel atas keputusan ini kepada publik. Termasuk informasi akses dan wilayah yang dibatasi, durasi pembatasan internet, efektivitas pemberlakuannya, serta pengukuran dampak dari pemberlakuan pembatasan internet ini.


Selain itu, Unggul juga menganggap pembatasan ini merupakan jalan pintas dan cara termudah bagi pemerintah untuk memblokir konten negatif. Karena mudah, ia memperkirakan kebijakan ini berpotensi untuk terulang.


"Ke depannya, pembatasan ini tidak kejadian lagi dan harus ada kejelasan-kejelasan tindakan yang bisa dipahami publik karena ini pertama kali dan bisa jadi diulangi pemerintah apabila dianggap cara 'paling gampang'," kata Unggul.

Unggul juga meminta agar pemerintah bisa menjelaskan dengan eksplisit 'kondisi darurat' yang menjadi alasan pembatasan akses media sosial.


Lebih lanjut, menurutnya pemerintah mestinya menekan penyedia platform media sosial dan aplikasi perpesanan. Menurutnya kedua platform inilah yang harus menyaring konten alih-alih membatasi fitur medsos untuk membatasi penyebaran konten negatif dan hoaks terkait aksi 22 Mei.

"Sebenarnya platform digital yang bisa dipaksa (untuk blokir konten negatif). Tak langsung dari pemerintah (pemblokiran konten negatif). Pemerintah punya kewenangan," katanya.

SAFEnet pun meminta perusahaan penyedia platform media sosial untuk lebih keras dan responsif dalam menangani penyebaran hoaks yang disertai ujaran kebencian dan bermuatan politis. (jnp/eks)