Dengan catatan tersebut Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Eko Yulianto mengatakan pembangunan Kepulauan Seribu sebagai ibu kota hanya difokuskan untuk bangunan pusat pemerintahan serta akses transportasi yang lebih baik.
"Barang kali Pulau Seribu menjadi pilihan ibu kota sehingga katakan yang di sana hanya bangunan-bangunan pusat pemerintahan saja,hanya perlu bangun akses lebih baik sehingga dengan cepat bisa ke sana," kata Eko usai diskusi 'Tantangan Pemindahan Ibu Kota' di kantor LIPI, Jakarta, Selasa (28/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eko memperkirakan apabila ASN membawa keluarganya, maka total akan berjumlah 6 juta orang. Ketidakmampuan Kepulauan Seribu menampung populasi akan menimbulkan berbagai masalah yang serupa dengan Jakarta. Mulai dari penurunan kualitas lingkungan hidup, kemacetan, dan ketersediaan air bersih.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengusulkan ibu kota dipindahkan ke kawasan kepulauan seperti Kepulauan Seribu. Menurut Fahri, pemindahan ibu kota ke wilayah kepulauan sejalan dengan konsep negara maritim.
Menurut Fahri, ibu kota negara Indonesia tak perlu dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Ia mengatakan bila ibu kota dipindahkan jauh dari DKI Jakarta akan memakan biaya yang lebih mahal.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memproyeksi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota lain setidaknya membutuhkan dana sebesar US$23-33 miliar atau setara Rp323 triliun-Rp466 triliun. (jnp/eks)