Tinder Diwajibkan Berbagi Data Pengguna ke Keamanan Rusia

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengawas telekomunikasi Rusia, Roskomnadzor, mengharuskan aplikasi kencan populer Tinder membagi data penggunanya setelah ditempatkan dalam daftar aplikasi resmi.

Tinder sampai saat ini sudah memiliki lebih dari 50 juta pengguna yang bisa swipe left atau swipe right untuk memilih profil teman kencannya.

Pengawas Roskomnadzor mengatakan bahwa registrasi Tinder sudah ditambahkan 'setelah mereka memberikan informasi yang diperlukan.'

Dalam pernyataannya, juru bicara Tinder mengatakan bahwa perusahaan tersebut sudah meminta persyaratan untuk mendaftar kepada pihak berenang Rusia.

"Sampai saat ini kami sudah patuh untuk mendaftar," katanya.

Lihat juga: Pemerintah Rusia Minta Apple Hapus Telegram

"Namun, pendaftaran ini sama sekali tidak membagikan data pengguna atau pribadi dengan badan pengawas Rusia. Dan kami belum menyerahkan data apapun kepada pemerintah mereka."

Roskomnadzor bersama-sama dengan otoritas penegakan hukum dan agen keamanan Rusia memiliki daftar yang disebut sebagai penyelenggara distribusi informasi.

Mengutip AFP, daftar ini berisi 175 situs dan layanan termasuk Rusia Sberbank dan jaringan media sosial populer VK.

Secara hukum, perusahaan yang terdaftar harus menyimpan data pengguna di Rusia selama enam bulan, termasuk di dalamnya konten pesan yang dikirimkan. Mereka juga diminta menyerahkan informasi apapun kepada otoritas penegak hukum jika diminta untuk melakukannya.

Lihat juga: Pengadilan Rusia Perintahkan Telegram Diblokir

Namun jika perusahaan menolak untuk patuh, maka mereka akan memblokir situs atau aplikasi tersebut. Tahun lalu kasus blokir ini pernah terjadi pada aplikasi pengiriman pesan Telegram.

Selain Telegram, pemblokiran juga dilakukan pada Wikipedia. Roskomnadzor selaku regulator Rusia yang mengurus media sekaligus badan sensor Internet telah memerintahkan seluruh penyedia jasa Internet (Internet service provider/ISP) agar memblokir Wikipedia setelah pengelola situs tersebut enggan menyingkirkan publikasi soal narkoba. (afp/chs)