Aturan IMEI Untungkan Pemerintah, Rugi Pemburu Ponsel 'Murah'

CNN Indonesia | Jumat, 05/07/2019 11:35 WIB
Aturan IMEI Untungkan Pemerintah, Rugi Pemburu Ponsel 'Murah' Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pemerintah untuk memberlakukan regulasi IMEI (International Mobile Equipment Identity) diklaim untuk memperbaiki pemasukan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Aturan IMEI disebut akan menjaga tata niaga dalam negeri yang terluka akibat ponsel ilegal atau ponsel 'black market' (BM).

Di sisi lain, pemberantasan ponsel ilegal tersebut juga akan merugikan masyarakat yang gemar berburu ponsel dengan harga miring.

Seorang pengunjung di ITC Roxy Mas, Putri mengatakan saat ini masyarakat termasuk dirinya senang mencari ponsel dengan harga miring.


Putri beranggapan jika masyarakat dihadapkan pada pilihan antara ponsel legal bergaransi resmi atau ponsel ilegal dengan garansi distributor, maka pilihan akan dijatuhkan pada produk denan harga yang lebih murah.

Alasannya tak lain lantaran minimnya pengetahuan masyarakat terkait perbedaan antara garansi resmi, garansi distributor resmi, dan garansi distributor.

"Kalau ponsel BM itu kan harganya miring. sedangkan masyarakat lebih senang cari barang yang lebih murah. Tanpa tahu kalau IMEI ponselnya ilegal atau tidak," kata Putri saat ditemui CNNIndonesia.com, Kamis (4/7).

Pengunjung lainnya, Jow mengatakan ketersediaan ponsel ilegal di pasaran tak lain karena permintaan (demand) konsmen yang tinggi. Ia menilai ponsel ilegal tidak akan marak apabila tidak ada permintaan dari konsumen.

"Pasti masyarakat  mencari ponsel murah. Yang penting barang itu murah. Intinya dari konsumennya karena penjualan ponsel itu tergantung dari harga. Sekarang kalau mereka dikasih harga-harga tinggi tapi daya beli masyarakat rendah ya tidak akan mampu," ucap Putri.

Lebih lanjut ia mengatakan aturan IMEI tersebut memang berdampak positif bagi tata niaga dalam negeri. Ia juga mengatakan ponsel-ponsel ilegal memang tidak mengikuti aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 30 persen.

Sama halnya dengan Joe dan Putri, Takim yang ditemui di ITC Roxy Mas menjelaskan ada lapisan masyarakat yang terdampak akibat aturan IMEI.

"Itu [aturan ponsel ilegal] tak menguntungkan bagi anak sekolah. Misalnya spesifikasi sama, tapi harga lebih murah ponsel ilegal, ya tentu saja lebih memilih ponsel ilegal," kata Takim.

[Gambas:Video CNN] (jnp/evn)




BACA JUGA