"Awalnya lagi iseng-iseng saja karena kebetulan ada beberapa teman yang diteror dari debt collector pinjol. Setelah dicoba tes aplikasi pinjol tersebut, ternyata ada beberapa IP yang salah satu saya coba bisa akses tanpa autentikasi," kata Niko kepada CNNIndonesia.com ketika mengungkap bagaimana ia bisa membongkar kelemahan aplikasi pinjol itu, Jumat (26/7).
Bisa diperjualbelikan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahayanya lagi, Niko mengungkap pihak ketiga bahkan bisa dengan mudah mengubah data, mengambil data, hingga menghapus data di basis data tersebut.
Terkait dengan masalah ini, belakangan netizen juga tengah ramai dengan isu jual beli data pribadi di salah satu grup di Facebook. Dalam grup itu, para anggotanya saling memperjualbelikan data pribadi, seperti NIK, nomor KK, hingga foto selfie pengguna internet bersama KTP mereka.
[Gambas:Twitter]
Dalam thread cuitan ini, disebutkan bahwa data pribadi pengguna diperjualbelikan dengan harga beragam, mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah.
Pengamat keamanan dari ESET, Yudhi Kukuh mengungkap ia sempat mendengar di Pontianak tiap foto KTP dan selfie akan dibayar Rp100/150rb per data.
Kelemahan aplikasi
Menanggapi hal ini, pengamat keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya menyebut kebocoran data pribadi yang diperjualbelikan tersebut bisa dari berbagai sumber. Salah satu sumbernya menurut Alfons bisa dari sumber yang memiliki akses ke data KTP
"Seperti perusahaan tenaga kerja, lembaga keuangan, dan sebagainya," jelasnya dalam wawancara terpisah, Senin (29/7).
Lihat juga:OJK Setop 1.087 Fintech Ilegal |
Selain itu, menurutnya basis data pengguna layanan aplikasi pinjol hingga bisa diakses oleh pihak ketiga tanpa pengamanan sepenuhnya merupakan kecerobohan pembuat aplikasi.
"Kalau databasenya berhasil dicapture dan tidak diproteksi artinya memang pembuat aplikasinya yang ceroboh dan tidak hati-hati sehingga data servernya bisa diakses," tuturnya, ketika dihubungi CNNIndonesia, Jumat (26/7).
"Ini sepenuhnya memang masalah di aplikasi pinjol," lanjutnya.
[Gambas:Video CNN]
Minim kesadaran
Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
"Saya temukan di grup-grup Facebook daerah, banyak orang ketinggalan dompet dll dan penemunya bermaksud baik (memberi tahu, sembari) membagi foto KTP/ SIM/ ATM/ KTM tanpa diblur. Bahkan ada yang share ijasah/ KK juga, pokoknya seketemunya," tuturnya, Senin (29/7).
Sehingga, Yudhi mengkritisi minimnya kesadaran masyarakat untuk merahasiakan data pribadi yang sensitif seperti itu. Padahal data tersebut digunakan untuk layanan keuangan dan perbankan, misal untuk membuka tabungan, pinjaman online, dan sebagainya.
Kelalaian beresiko hukum
Dilihat dari aspek hukum, Pengamat Keamanan Siber dari CISSReC (Communication and Information System Security Research Center), Pratama Persadha, kelalaian aplikasi pinjol mengamankan data pengguna adalah ilegal.
Bahkan menurutnya, praktik ini tidak sesuai dengan Peraturan Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Data Pribadi. Menurutnya dalam aturan itu, data konsumen harus disimpan, dirahasiakan, dan tidak boleh diedarkan/ publikasi tanpa sepengetahuan pemilik data.
Untuk itu ia menyarankan agar masyarakat atau pengguna berhati-hati ketika akan menggunakan layanan aplikasi pinjol. Ia menyarankan tiga hal ketika pengguna akan menggunakan aplikasi pinjol. Pertama, terdaftar di OJK agar berada dalam pengawasan dan memberantas aplikasi pinjol ilegal. Kedua, membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Ketiga, memperhatikan permintaan akses data di ponsel.
Lihat juga:VIDEO: Waspada! Jeratan Pinjaman Online |
Niko mengakui dirinya enggan mengungkap identitas aplikasi pinjol tersebut karena keselamatan diri. Ia khawatir akan dituntut melakukan pencemaran nama baik oleh aplikasi pinjol tersebut.
"Mohon maaf saya tidak bisa beri tahu, bahkan Tokopedia, Grab, dan Gojek juga tanya ke saya dan saya tolak. Karena ini menyangkut keamanan saya. Bisa saja nanti saya dituntut pencemaran nama baik, maka saya belum buka," katanya.
Niko mengatakan dirinya telah dihubungi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait temuannya itu. Ia mengatakan ketika ia diberi kepastian hukum oleh Kemenkominfo dan OJK, ia akan mengungkap identitas aplikasi pinjol tersebut.
"Saya bisa buka kalau saya sudah ketemu Kemenkominfo. Kalau mereka sudah jamin makan akan buka. Jadi ketika saya buka, saya tidak akan kena tuntutan hukum," ujar Niko.
"Jadi tinggal tunggu undangan Kemenkominfo, baru dari sana saya bisa beri tahu aplikasinya," katanya.
Niko mengungkap tulisan soal kelemahan aplikasi pinjol yang ia beberkan dalam tulisan di Facebooknya hanya berbagi kepada sesama pengguna internet agar lebih berhati-hati. Karena menurutnya saat ini banyak orang yang tidak sadar dengan pentingnya menjaga data pribadi mereka.
