Pemerintah Janjikan RUU PDP Diserahkan ke DPR Pada Desember

CNN Indonesia | Kamis, 14/11/2019 02:30 WIB
Pemerintah Janjikan RUU PDP Diserahkan ke DPR Pada Desember Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, memastikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah disepakati untuk menjadi salah satu prioritas dalam program legislasi nasional 2020 mendatang. Dia menjanjikan paling lambat akan menyerahkan draf RUU ke Dewan Perwakilan Rakyat pada awal Desember mendatang.

"Saya kan sudah janji bulan Desember paling lambat masuk kirim dokumen ya kan ya mudah-mudahan sebelum mereka reses sudah sampai di DPR, kita ingin speed up," kata Plate di Gedung SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Untuk saat ini payung hukum yang digunakan dalam melindungi data-data pribadi milik masyarakat kata Plate masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.


PP itu, kata dia, akan berlaku hingga nanti RUU RDP disahkan 2020 mendatang.


"Ada PP 71 apa namanya ada aturan-aturannya. Ya sudah ada tetapi tidak sekuat seperti aturan-aturan yang ada perlindungan data pribadi itu tersebar di banyak undang-undang sektor, itu ya tersebar," kata dia.

"Nah sekarang di undang-undang PDP itu mau disatukan dan ditambah dan ditambah sehingga acuan kita isinya substansinya itu sama seperti yang umum dilakukan," jelasnya.

Pada 28 Oktober lalu, Johnny sempat menyebut Kementerian Sekretariat Negara mengembalikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ke Kemenkominfo. Johnny mengatakan diminta membahas lebih lanjut beberapa poin terkait isi RUU PDP.

Di samping Setneg, Johnny mengatakan pihak Kementerian Luar Negeri dan Kejaksaan Tinggi masih keberatan dengan isi draft RUU PDP. Salah satu poin yang diberatkan yakni terkait sanksi administratif.


Dorong Transaksi Online

Di sisi lain, Johnny ingin dalam lima tahun ke depan agar segala proses penjualan ini dilakukan secara online dengan sistem e-commerce.

"Kominfo mendorong peralihan dari penjualan offline di pasar-pasar menjadi penjualan online melalui platform digital aplikasi, dan melalui pasar-pasar e-commerce di Indonesia," kata Plate.

Dia pun berharap agar semua kepala daerah bisa mulai mengenalkan sistem jual beli online tersebut. Kata dia, semua masyarakat di pedesaan harus sudah mulai memahami soal sistem jual beli secara online.

Dia bahkan menyebut akan mendorong seluruh pelaku pasar mulai dari nelayan hingga petani agar berjualan dengan sistem online.

"Dalam produk-produk usaha kecil, UMKM, petani, nelayan dan peternak bisa dihubungkan dengan marketplace dengan pasar-pasar baik di kota maupun internasional. Jangan sampai pasar domestik kita didominasi oleh produk UMKM, nelayan oleh bangsa lain," katanya.

Meski begitu dia menyadari peralihan transaksi pasar dari sistem offline ke online ini tentu harus melalui beberapa tahapan.

Untuk itu kata dia, dirinya akan mulai membangun akses internet hingga desa terpencil. Pada 2020 nanti, dia menyatakan telah menargetkan sedikitnya 12 ribu lokasi di wilayah terpencil Indonesia bisa mendapat akses internet.


"Hingga saat ini telah dibangun, akan dibangun akses internet sebanyak 12 ribu lokasi baru tahun 2020. satelit multifungsi akan berfungsi 2024. Telah dibangun dan beroperasi sebanyak fix broadband untuk desa dan orang 11.238, fix broadband 11.238 desa dan kelurahan, kecamatan 2.562 kabupaten dan kota," jelasnya.

"409 fix broadband juga ada. Jaringan broadband 2018 aja 2G, 4G, 3G, desa kelurahan sudah jangkau 74 ribu desa. 4G nya sudah jangkau 68.537 desa, 5.954 kecamatan 3G dan 2G jadi diharapkan dapat digunakan dengan baik," tambahnya.

Johnny bahkan mengklaim penambahan akses internet ini akan terus dilakukan hingga 2035.

Saat ini, kata Johnny setidaknya Indonesia membutuhkan 113 juta digital talent, namun saat ini pemerintah baru menyediakan 104 juta digital talent, yang artinya kurang sekitar 9 juta digital talent.

"Ini persoalan besar agar industri bisa digunakan, baik kami harap partisipasi komponen masyarakat. Kami harapkan partisipasi masyarakat dan Gubernur, Wali Kota, Bupati untuk ajak masyarakat ambil bagian," katanya. (tst/ayp)