Ada 3,7 Juta Pemulung, KLHK Diminta Tak Larang Plastik

CNN Indonesia | Rabu, 20/11/2019 07:23 WIB
Ada 3,7 Juta Pemulung, KLHK Diminta Tak Larang Plastik Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Bisma Septalisma).
Jakarta, CNN Indonesia -- Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) mengungkapkan larangan penggunaan plastik di beberapa daerah justru bisa menurunkan pendapatan pemulung.

Ketua IPI Pris Polly Lengkong mengungkapkan hal ini sudah terjadi dan dirasakan oleh pemulung di wilayah Jakarta terkait penurunan botol plastik. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah hanya menggalakkan penggunaan ulang plastik, bukan melarang penggunaan plastik.

"Di tempat kami Pulo Gadung dam Bantar Gebang. Di dua tempat itu, botol plastik sudah menurun," kata Pris dalam diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (19/11). 


Berdasarkan data IPI, saat ini ada 3,7 juta orang di 25 provinsi yang bergantung pada sampah plastik dan sampah daur ulang lain untuk mencari nafkah. Sejauh ini, masih ada sembilan provinsi yang belum didata oleh IPI. 


"Masih ada sembilan provinsi yang belum terdata. Jadi 3,7 juta 25 provinsi. Mungkin ada 5 juta orang kalau ditambah sembilan provinsi," kata Pris. 

Pris menjelaskan dalam satu kampung, pemulung bisa menghasilkan uang sebesar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu. 

[Gambas:Video CNN]

Kampung pemulung merupakan kawasan industri yang terbagi menjadi dua, yakni daur ulang dan pengomposan.

"Dari kampung-kampung bisa Rp100 sampe Rp150 ribu. Kalau pemulung jalanan bisa sehari Rp50 ribu. Tapi Kalau mulung di kota pagi-pagi sudah bangun," ujar Pris.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengaku sedang merampungkan aturan berupa 'Peta Jalan Pengurangan Sampah Plastik Oleh Produsen'. Hal ini diperlukan demi mengurangi produksi sampah plastik setidaknya 30 persen dalam 10 tahun mendatang.


KLHK juga mengumumkan sekitar 72 persen masyarakat Indonesia kurang peduli dengan masalah sampah. Masyarakat umumnya tidak peduli dengan sampah plastik.

Hal itu disampaikan Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar berdasarkan laporan indeks 'Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup' dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018. (jnp/lav)