Ponsel BM Masih Aktif, Kominfo dan Kemenperin Saling 'Lempar'

CNN Indonesia | Selasa, 02/06/2020 15:06 WIB
Pemerintah telah menerbitkan aturan blokir ponsel black market (BM) melalui nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI). Pelaksanaan pemblokiran tersebut baru akan dimulai pada 18 April 2020. Jakarta, Selasa, 26 November 2019. CNNIndonesia/Safir Makki Ilustrasi ponsel BM. (CNN Indonesia/ Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saling lempar 'bola' soal ponsel BM alias black market yang masih bisa diaktifkan di Batam setelah aturan IMEI berlaku pada 18 April lalu.

Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan CNNIndonesia.com harus bertanya kepada Kementerian Perindustrian, atau ke Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.

"Informasi yang akurat terkait IMEI sebaiknya ke Kemenperin dan perdagangan di Batam ke Dirjen Bea Cukai," ujar Johnny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/6).


Lebih lanjut, CNNIndonesia.com menghubungi Kepala Subdirektorat Industri Peralatan Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elekronika Profesional Kemenperin, Najamudin. 

Ia mengatakan tak bisa berkomentar soal kasus ponsel BM di Batam dengan IMEI yang tak terdaftar di basis data IMEI.

"Kalau untuk isu tersebut maaf saya tidak bisa komentar. Kalau dari sisi Kemenperin tugasnya hanya menyiapkan basis data IMEI saja untuk mendukung program pengendalian IMEI. Terima kasih," ujar Najamudin.

Saat ditanya soal kepastian bahwa ponsel BM yang diaktifkan setelah aturan IMEI tak akan bisa dinyalakan, Johnny dan Najamudin enggan berkomentar.

Sebelumnya, berulang kali  Kemenperin, Kemendag, dan Kemenkominfo mengatakan aturan berlaku ke depan bukan surut. Artinya ponsel BM yang diaktifkan sebelum aturan berlaku, masih bisa dinyalakan. Sementara ponsel BM yang diaktifkan setelah aturan berlaku tak akan bisa diaktifkan.

Untuk menjawab pertanyaan itu Johnny mengulang pernyataan untuk bertanya ke Kemenperin dan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu. Sementara Najamudin mengatakan yang bisa berkomentar hal itu lebih tepat ditanyakan ke Kemenkominfo.

"Sepertinya lebih tepat ke Kominfo. Karena aturannya dari Kominfo," kata Najamudin.

CNNIndonesia.com juga menghubungi Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Ismai. Ia enggan berkomentar dan mengatakan minggu depan baru akan melakukan rapat evaluasi aturan IMEI.

"Mohon maaf saya sekarang belum bisa komentar dulu, karena kami baru akan rapat evaluasi minggu depan," ujar Ismail.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Kota Batam, Azril Apriansyah mengatakan, ponsel BM yang tetap bisa digunakan setelah penerapan IMEI per 18 April hanya ponsel yang telah aktif atau digunakan sebelum tanggal tersebut.

Saat disinggung terkait ponsel BM yang disebut salah seorang pedagang tetap bisa digunakan meskipun IMEI tak terdaftar, Azril mengaku hal tersebut tidak mungkin.

"Handphone yang sudah digunakan sebelum penerapan itu, meskipun IMEI tak terdaftar, tetap bisa digunakan. Jadi tidak mungkin ada lagi produk elektronik ilegal yang tidak terdaftar bisa digunakan lagi setelah tanggal 18 April," kata Azril.



(jnp/DAL)

[Gambas:Video CNN]